Tekanan Ekonomi di Balik Maraknya Perceraian di Negeri Ini

*Lia Ummu Thoriq Aktivis 

(Muslimah Peduli Generasi)*

Fenomena keretakan rumah tangga di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi cukup tinggi. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 15 ASN telah mengantongi rekomendasi perceraian. Memasuki awal 2026, satu laporan kembali masuk ke meja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

​Kabid Pengembangan ASN BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi, Hendri Wijaya, mengungkapkan 15 orang tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Agama. ​"Tahun 2025 ada 15 orang yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat, sehingga kami keluarkan rekomendasi untuk lanjut ke Pengadilan Agama," kata Hendri, Jumat (20/2/2026). (TribunJambi, 20/02/2026)

Tidak hanya di Jambi, fenomena perceraian juga merambah ke kota penyangga ibukota negara yaitu Bekasi. Sepanjang 2025 hingga 11 Desember, Pengadilan Agama Bekasi mencatat 4.742 perkara perceraian, dengan tekanan ekonomi sebagai pemicu utama. Data BPS 2024 menunjukkan ratusan ribu perceraian di Indonesia disebabkan masalah ekonomi, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. (Radar Bekasi.id, 26/12/2025)

Menikah adalah salah satu sunnah nabi Muhammad yang sangat dianjurkan, dengan tanpa mengesampingkan sunnah yang lainnya. Namun faktanya berkata lain. Pernikahan seolah menjadi "Monster" yang menakutkan. Dua fakta diatas hanya sekelumit kisah tentang keretakan rumah tangga akibat kondisi perekonomian yang ada di negara kita. Biduk rumah tangga yang dibangun kandas akibat hantaman ekonomi yang begitu keras. Tidak ada sandaran bagi pasangan suami istri akhirnya sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga. Disisi lain pemerintah juga tak mampu memberikan solusi bagi permasalahan perceraian yang merangkak naik di negeri ini.

Usaha pemerintah untuk pembelakan calon pengantin dengan membentuk BINWIN (Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin). Pembekalan ini bertujuan agar masing-masing pasangan mempunyai bekal dalam menjalani biduk rumah tangga dan sadar akan perannya sebagai suami istri.

Selain membentuk BINWIN, pemerintah juga membentuk BP4, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dahulu bernama badan penasihatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu kementerian agama dalam bidang pembangunan keluarga. Namun program-program ini tidak menyentuh akar permasalahan perceraian, hanya menyentuh aspek perilaku dan psikologis individu. Penyebab utama rapuhnya rumah tangga—ketidakamanan ekonomi struktural—dibiarkan terus berlangsung tanpa solusi mendasar. 

Tekanan ekonomi adalah produk kebijakan sistemik. Kemiskinan, PHK, jeratan pinjol dan judol bukan sekadar kesalahan personal, melainkan dampak langsung dari sistem ekonomi yang gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat dan justru membuka ruang eksploitasi finansial. Di Kota besar, kerentanan rumah tangga dipengaruhi tiga faktor utama, yakni ketidakstabilan ekonomi, gaya hidup era digital, dan kesiapan psikologis, dengan kasus terlilit utang judi online dan pinjaman online (pinjol) menjadi alasan dominan perceraian.

Negara menghindari tanggung jawab substansial. Alih-alih menuntaskan akar masalah melalui jaminan ekonomi yang adil, negara memindahkan beban ketahanan keluarga ke individu, seolah perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan mental, bukan karena himpitan hidup yang terus diproduksi oleh sistem itu sendiri.

Inilah gambaran kehidupan rumah tangga dalam alam kapitalisme. Ketentraman dan kesejahteraan tidak dirasakan oleh anggota keluarga. Tekanan ekonomi menjadikan kehidupan rumah tangga bak "neraka" dunia. Tekanan ekonomi menjadi pemicu tingginya perceraian di negeri ini. Butuh sistem alternatif agar kasus perceraian ini semakin melandai. Sistem tersebut adalah sistem Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT.

*Sistem Islam Menjamin Keutuhan Rumah Tangga*

"Imam adalah ra'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari). 

"Sesungguhnya Al imam itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)

Kedua hadits diatas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab yang dibebankan oleh Islam kepada pemimpin. Setiap rakyat berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Cara sistem Islam Mensejahterakan Rakyat adalah menerapkan sistem ekonomi Islam.  Sehingga kesejahteraan tercapai melalui  distribusi kekayaan yang tepat pada setiap individu. Selain itu kesejahteraan dapat dirasakan rakyat dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara. Dalam sistem Islam kebutuhan pokok ada dua yaitu kebutuhan pokok berupa barang dan kebutuhan pokok berupa jasa. 

Kebutuhan pokok berupa barang adalah sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dengan cara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok. 

Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara  mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Sementara bantuan dari tetangga bersifat sementara, hal ini bertujuan agar tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.

Sedangkan kebutuhan pokok berupa jasa adalah pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut adalah bagian dari pengurusan umat dan kemaslahatan hidup yang terpenting.

Selain itu dalam sistem Islam akan mengelola sendiri sumber daya alam bukan diserahkan kepada asing. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pokok dari negara. Begitulah cara sistem Islam mensejahterakan Rakyat dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya dan pengelolaan SDA secara mandiri. 

Selain itu negara juga melakukan perlindungan akidah dan moral masyarakat. Negara membentengi ruang publik dan digital dari pemikiran rusak melalui sistem pendidikan, media, dan regulasi berbasis akidah Islam, agar keluarga tidak tergerus gaya hidup destruktif.

Penegakan hukum dan pembinaan keluarga senantiasa dilakukan oleh. Mekanisme qadhi (hakim) dan syurthah (polisi) diterapkan untuk mencegah kemungkaran sejak dini. Edukasi pranikah berbasis tarbiyah Islam dilakukan oleh negara sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya dilakukan sebelum menikah. Hal ini bertujuan agar keluarga menjadi pilar pembinaan generasi dan kebangkitan umat.

Beginilah cara negara dalam mensejahterakan rakyatnya, pemenuhan kebutuhan pokok baik yang berupa barang maupun jasa, pembekalan pra dan pasca nikah. Dengan cara seperti ini maka keluarga yang tinggal damai negara Islam akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman sehingga jauh dari perceraian.