MBG Tetap Berjalan Saat Ramadhan, Sudahkan Rakyat Mendapatkan Maslahat Nyata?

Oleh:Kiki Puspita

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan Program MBG akan terus berjalan selama bulan Ramdhan mestipun anak-anak sekolah libur. MBG selama bulan Ramadhan akan disesuaikan skema distribusinya sesuai karakteristik penerima manfaat. Hal ini di sampaikan Dadan usai diskusi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (26/1).

''Dadan'' mengatakan bahwa penerima manfaat MBG seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan normal karena mereka tidak di wajibkan untuk melaksanakan puasa, jelasnya. (bgn.go.id/news).

Hal ini tentu menjadi persoalan bagi masyarakat. Pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadhan berisiko menyimpang dari tujuan utama. Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (core) Indonesia menilai kalau pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Ia menyarankan agar skema makanan kering diganti saja dengan bahan pangan segar seperti beras, susu, protein, buah, dan kacang hijau. Paket tersebut diberikan secara mingguan kepada murid agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadhan. Menurutnya makanan kering cendrung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi.(Bisnis.com).

 

Senada dengan itu, ahli gizi  Tan Shot Yen berpendapat bahwa skema MBG saat Ramadhan sebaiknya diserahkan kepada keluarga murid masing-masing. Menurutnya pola makan selama puasa berbeda dari hari biasa. Waktu konsumsi terbatas pada sahur dan berbuka, sehingga pengaturan menu makannya bisa disesuaikan dengan kebiasaan dan kebutuhan individu dalam keluarga.

Tentu kita sependapat dengan masukan dari para ahli ini. Kebijakan yang katanya untuk kemaslahatan masyarakat  harusnya tidak cukup hanya dengan berjalan, namun harus benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat diwujudkan. Jika alasannya utamanya agar dapur SPPG tetap beroperasi dan target program tercapai, maka kebijakan ini perlu  dipertanyakan. Pemerintah seolah-olah tidak perduli dengan kritik masyarakat. Belum lagi kasus keracunan ribuan siswa atau potongan anggaran pendidikan. Program sosial harusnya mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan dipertahankan demi keberlangsungan sistem atau kepentingan segelintir  korporasi. Kebijakan yang berpijak pada paradigma kapitalistik saat ini hanya berfokus memberikan keuntungan kepada para pemilik modal, bukan pada kemashatan masyarakat, dan tidak berpijak pada syariat.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan makan pada dasarnya merupakan tanggung jawab kepala keluarga sebagai penanggung nafkah. Jika tidak mampu, tanggung jawab itu berpindah kepada wali, kerabat yang mampu, tetangga, hingga akhirnya negara.

Dalam sistem Islam negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat), bukan sekedar regulator atau fasilitator proyek. Ketika negara turun tangan menjamin kebutuhan pokok, termasuk makanan bergizi, maka ia harus memastikan pelayanan tersebut murni untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, bukan dijadikan ladang bisnis atau target politik.

Dalam sistem Islam pengelolaan keuangan, melalui Baitul Mal berpijak pada syariat, sehingga keuangan pun akan berpijak pada amanah dan jelas prioritasnya sehingga hak dasar masyarakat akan terpenuhi. 

Penguasa dalam sistem Islam bukan sekedar pembuat kebijakan, melainkan pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap individu yang belum terpenuhi kebutuhannya. Inilah saatnya kita campakan sistem kufur ini, dan menggantinya dengan sistem Islam. Sistem Islam adalah solusi dari segala problematik dalam kehidupan masyarakat. Dengan sistem Islam kita akan benar-benar dijamin, baik kesejahteraan maupun kesehatan.

Waulohualam bi ash-shawaab.