Oleh: drh. Siska Pratiwi
Dalam konferensi pers daring bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA, 17 Februari 2026), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto, mengkritik sikap pemerintah yang menurutnya pasif dan cenderung pengecut dalam menyikapi berbagai intimidasi dan teror di tengah masyarakat, terlebih yang menyasar para aktivis. Tiyo bahkan menerima pesan bernada ancaman dan penculikan dari nomor dengan kode Inggris empat hari setelah BEM-nya mengkritik kebijakan Prabowo (Tempo.co, 17/2/2026).
Sebelumnya, BEM UGM menyampaikan kritiknya terhadap program pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) dengan menyurati UNICEF untuk meminta agar program tersebut dihentikan. Setelahnya, ancaman, teror, dan pembuntutan diterima Tiyo dan rekan jajarannya di BEM (tvonenews.com, 22/2/2026). Rentetan teror juga dialami mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam momen Pemilihan Raya (Pemira) UI 2026. Seorang Project Officer (PO) Pemira UI mengaku menerima berbagai bentuk teror siber dan fisik sehari setelah Grand Closing Pemira UI. Adapun Ketua dan Wakil ketua BEM UI terpilih mendapat teror serta ancaman pembunuhan sehari setelah Pemira, 13 Januari 2026. Berbagai ancaman itu datang menyusul unggahan kritik dan perbincangan mahasiswa terkait dugaan ada/tidaknya peran politisi dan aparat dalam campur tangan kegiatan BEM UI. Dilansir dari Amnesty International Indonesia (20/1), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
“Teror ke para aktivis BEM itu mengancam kebebasan di kampus, termasuk meredam potensi gerakan mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan ke depan. Teror ini mirip yang dialami aktivis Greenpeace dan pemengaruh media sosial akhir Desember lalu menyusul suara kritis mereka terhadap pemerintah".
Beragam teror di atas nyatanya hanya segelintir dari sekian banyaknya pengaduan teror yang dialami masyarakat dan kalangan aktivis yang peduli pada isu politik. Hal yang demikian, memunculkan kesan seolah rezim yang berkuasa sengaja membiarkan dan memeliharanya untuk memunculkan rasa takut dan meredam sifat kritis rakyat. Seolah ada yang merasa "terusik" ketika rakyat mulai aware terhadap isu politik. Padahal, bukankah sistem demokrasi disebut-sebut menjunjung kebebasan berpendapat? Bukankah seharusnya negara memfasilitasi masyarakat untuk berpendapat dengan rasa aman tanpa diliputi ancaman?
Hal yang demikian, nyatanya semakin menampakkan wajah asli sistem demokrasi-kapitalisme. Sistem yang hanya menghendaki popularitas diatas kapabilitas penguasanya, yang disebut-sebut memberikan kebebasan berpendapat namun membungkam pada realitanya, yang memelihara agar rakyatnya apatis, tunduk, dan diam seolah-olah segala kebijakan pemerintah adalah yang Maha Sempurna dan tidak boleh tersentuh kritik. Demokrasi justru menghendaki para penguasa berlemah lembut pada "para penjilat" dan kapitalis yang menyokongnya. Namun, keras dan gegabah kepada rakyatnya yang lemah.
Sementara dalam pandangan Islam, muhasabah lil hukam (menasihati penguasa) justru hak setiap warga negara bahkan kewajiban yang harus dijalankan atas dasar keimanannya terhadap Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:
“Pilar dari suatu agama adalah nasihat, termasuk nasihat bagi pemimpin kaum muslim.” (HR Imam Bukhari dan Muslim).
Sistem politik Islam memberikan wadah bagi warganya untuk menyampaikan aspirasi lewat majelis umat yang nantinya akan disampaikan kepada khalifah. Hal ini dalam rangka memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor syariat Islam. Bahkan, pengaduan dari rakyat muslim dan non muslim sama berartinya di sisi pemerintahan Islam.
_Wallahu a'lam bi ash-shawab_
No comments:
Post a Comment