*Oleh : Windih Silanggiri*
*Pemerhati Remaja*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berjalan di Bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Bagi peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas menjalankan puasa, MBG akan tetap dibagikan saat jam sekolah untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Sedangkan di daerah yang mayoritas tidak berpuasa, pelaksanaan MBG akan berjalan seperti biasa yaitu mendapatkan makanan segar. Sementara itu, untuk pondok pesantren akan dibagikan menjelang berbuka puasa (bgn.co.id, 26-01-2026).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga akan memastikan program ini tetap berjalan meski di Bulan Ramadan. Sekolah yang sebagian besar menjalankan ibadah puasa, akan mendapatkan makanan kering (kemenkopangan.co.id, 29-01-2026).
*MBG Terus Berjalan, Benarkah Untuk Rakyat?*
Kebijakan yang dibuat oleh BGN telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Di antaranya Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai bahwa pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Karena makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain (ekonomi.bisnis.com, 16-02-2026).
Sementara itu, Tan Shot Yen, Ahli Gizi Masyarakat menilai bahwa skema pemberian MBG pada saat bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing. Menurutnya, program yang masih dijalankan meski di bulan puasa ini cenderung dipaksakan (mediaindonesia.com, 15-02-2026).
Klaim pemerintah yang mengatakan bahwa MBG bertujuan untuk mencegah stunting pada anak dan ibu hamil, justru menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah untuk pencegahan stunting atau justru dijadikan sebagai mesin politik dan bisnis.
Adanya MBG akan menciptakan loyalitas secara struktural terutama bagi penerima manfaat. Level anak sekolah, terutama anak SMA yang berusia di atas 17 tahun, kelak mereka akan memiliki hak pilih saat pemilu mendatang. Generasi MBG akan masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hutang budi yang selama ini mereka terima, yaitu Makan Bergizi Gratis. Inilah yang dinamakan politik perut generasi baru.
Sementara itu, MBG akan menciptakan lapangan tenaga kerja. Kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan sudah banyak yang diangkat jadi ASN sejak Juli 2025. Sedangkan koki, helper, driver, packing, dan cuci piring dengan rata-rata 40-50 orang per dapur, adalah massa yang presiden banggakan sebagai 1 juta lapangan kerja, bahkan ada klaim 1,9 juta. Jika MBG berhenti, maka akan ada PHK massal. Inilah yang dinamakan loyalitas terjamin (parahyangan-post.com, 15-02-2026).
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program ini bukan lembaga gizi biasa. Sebagian besar struktur didominasi oleh purnawirawan TNI. Mulai dari wakil kepala, sekretaris utama, inspektur utama, dan beberapa deputi juga purnawirawan. Mayoritas eselon tinggi adalah mantan jenderal. Yayasan-yayasan mitra di daerah juga banyak berafiliasi dengan jaringan pensiunan TNI. Inilah yang disebut kontrol terstruktur.
Selain itu, adanya MBG akan semakin menguntungkan pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah penyedia modal awal, pendiri SPPG (dapur MBG), perusahaan besar pemasok beras, susu, telur, ayam, dan bahan pokok lainnya, serta pengusaha level menengah ke atas. Tentu saja pos-pos ini tidak mungkin di isi oleh rakyat biasa. Inilah yang dinamakan oligopopuli yang diback-up kekuasaan.
Jika dikalkulasi satu dapur MBG bisa meraup laba bersih sekitar Rp200 juta per bulan dan Rp2,4 miliar setahun, maka satu orang akan mampu menguasai 3-5 dapur. Sehingga, dalam 5 tahun bisa meraup keuntungan hingga puluhan miliar. Belum lagi pesantren besar dengan jumlah santri sekitar 5.000-20.000, akan semakin banyak keuntungan yang diraih. Inilah alasan kenapa MBG harus tetap beroperasi meski di bulan puasa. Bahkan pemerintah akan terus membiayai meski banyak masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Mulai dari keracunan hingga pemangkasan anggaran sektor pendidikan dan anggaran strategis lainnya untuk dialihkan ke MBG.
Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berpijak pada paradigma kapitalistik akan berujung pada masalah yang merugikan rakyat. Sistem Kapitalisme menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Gizi buruk dan stunting dijadikan alasan untuk tetap mengoperasikan proyek MBG meski banyak kritikan dari tenaga ahli dan masyarakat.
Tujuan awal MBG yang ingin menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting tidak akan tercapai ketika tidak ada komponen pendukung. Lantas, dengan apa kondisi ini bisa berubah?
*Islam Menjamin Gizi*
Islam adalah sebuah agama yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, termasuk mengatur urusan pemenuhan gizi. Dalam Islam terdapat aturan untuk memakan makanan yang tidak hanya sekedar halal, tetapi juga toyyib. Karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah.
Islam memiliki mekanisme tertentu agar gizi setiap anak dan keluarga bisa terpenuhi dengan layak. Pertama, Islam mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah yang layak bagi keluarganya. Jika ayah tidak ada, maka penafkahan beralih ke jalur wali yang mampu. Jika tidak dari jalur wali yang mampu, maka tanggung jawab ini berpindah kepada negara melalui mekanisme Baitulmal.
Agar ayah mampu memenuhi nafkah keluarganya, negara wajib hadir sebagai Raa'in yaitu pengurus urusan rakyat. Negara akan memudahkan ayah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Jika tidak memiliki modal, maka negara akan memberikan modal secara cuma-cuma. Jika tidak memiliki skill, negara akan memberikan pelatihan tanpa batas waktu dan gratis. Selain itu, negara akan menjamin tersedianya barang kebutuhan pokok di pasaran dengan harga terjangkau.
Jika negara ingin menjamin kecukupan makan per individu, maka negara harus murni menjadi pelayan langsung. Negara tidak boleh menjadikan program ini sebagai komoditas bisnis yang akan membuka peluang besar bagi korporasi untuk menguasai pos-pos penting. Karena negara dalam Islam bertugas sebagai pelayan rakyat, bukan regulator.
Agar negara mampu menjamin gizi setiap anak dan keluarga, di sinilah sistem ekonomi harus berbasis Islam yang menjadikan ketentuan Allah sebagai dasar mengelola anggaran Baitulmal. Dalam pengelolaannya, harus sesuai dengan fungsi dan skala prioritas. Bukan soal kemanfaatan semata.
Seperti inilah mekanisme Islam dalam menjamin gizi. Negara akan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab karena kelak Allah akan mempertanyakan kekuasaan kepemimpinannya sebagai Raa'in.
Wallahu a'lam bisshawab
No comments:
Post a Comment