Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Pengunduran diri serentak pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Januari 2026 mengejutkan publik. Dalam kurun satu hari, Direktur Utama BEI serta Ketua dan jajaran pimpinan OJK menyatakan mundur. Langkah ini diklaim sebagai bentuk tanggung jawab moral atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi tajam hingga sekitar 8 persen pasca gejolak pasar dan manuver lembaga indeks global. Namun, pengunduran diri elite pengelola pasar ini ternyata tidak serta-merta memulihkan kepercayaan. Pasar tetap rapuh, ketidakpastian berlanjut, dan rakyat kembali menjadi penonton dari turbulensi yang tidak mereka ciptakan.
Fakta: Elite Mundur, Masalah Tetap Menganga
Alasan resmi pengunduran diri dikaitkan dengan kejatuhan harga saham dan kepanikan investor. Padahal, fluktuasi pasar bukan peristiwa baru dan pernah terjadi berulang kali tanpa konsekuensi pengunduran diri massal. Ini memunculkan tanda tanya besar: apakah mundurnya pimpinan BEI–OJK benar-benar solusi, atau sekadar pengalihan isu dari problem yang lebih mendasar?
Di saat yang sama, wacana demutualisasi bursa kembali menguat—mengubah BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas perusahaan yang sahamnya bisa dimiliki publik atau pihak tertentu. Bahkan, Badan Pengelola Investasi negara disebut siap masuk sebagai pemegang saham. Langkah ini digadang-gadang akan membuat tata kelola lebih profesional dan independen. Namun, kekhawatiran muncul: oligarki lama bisa berganti wajah menjadi monopoli baru, sementara isu transparansi dan konflik kepentingan kian mengemuka.
Akar Masalah: Sekulerisasi dan Kapitalisasi Ekonomi
Jika ditelisik lebih dalam, problem utama bukan terletak pada siapa yang memimpin atau model kelembagaan bursa, melainkan pada sistem ekonomi yang dianut. Kapitalisme sekuler memisahkan agama dari pengaturan ekonomi dan menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, pasar modal dan perbankan ribawi dijadikan tulang punggung ekonomi, sementara sektor riil dan kebutuhan rakyat berada di urutan belakang.
Akibatnya, pasar saham menjadi arena spekulasi yang rentan krisis. Negara kehilangan kendali substantif dan justru tunduk pada sentimen modal global. Ketika pasar goyah, yang dikorbankan bukan hanya indeks dan investor, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Inilah krisis legitimasi kapitalisme: sistem yang diklaim rasional dan efisien justru melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian berulang.
Allah Swt. mengingatkan dampak meninggalkan aturan-Nya:
وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ
“Dan jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya.” (TQS. Al-Mu’minun: 71)
Sekulerisasi ekonomi membuka ruang bagi hawa nafsu keserakahan, sementara kapitalisasi menjadikan manusia dan harta sebagai alat akumulasi segelintir pihak.
Solusi Islam: Mengembalikan Ekonomi pada Fungsi Ri‘ayah
Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Dalam Islam, ekonomi adalah sarana untuk mengurus urusan umat (ri‘ayah syu’unil ummah), bukan ladang spekulasi.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Prinsip-prinsip solusi Islam meliputi:
Menjadikan sektor riil sebagai basis ekonomi, bukan pasar nonriil yang spekulatif.
Mengharamkan riba dan praktik keuangan eksploitatif, sebagaimana firman Allah Swt.:
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰى ۗ
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (TQS. Al-Baqarah: 275)
Mengatur kepemilikan dan distribusi harta agar adil, sehingga kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja.
لِيَلَا يَكُونَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْۗ
“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (TQS. Al-Hasyr: 7)
Negara berperan aktif dan berdaulat, menetapkan kebijakan ekonomi berdasarkan syariat, bukan tekanan pasar global.
Khatimah
Mundurnya pimpinan BEI–OJK tidak otomatis menyelesaikan krisis pasar. Selama sistem ekonomi sekuler-kapitalistik tetap menjadi fondasi, pasar akan terus rapuh dan legitimasi kebijakan ekonomi akan selalu dipertanyakan. Islam menghadirkan alternatif sistemik—ekonomi yang adil, stabil, dan berpihak pada rakyat—karena bersandar pada wahyu, bukan pada kepentingan modal. Inilah perubahan mendasar yang dibutuhkan, jika negeri ini ingin keluar dari lingkaran krisis yang tak berkesudahan.
Wallaahu a'lam bish-showab
No comments:
Post a Comment