Oleh : Dewi Ummu Aisyah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Negara dengan tujuan mulia untuk memperbaiki gizi anak justru berulang kali menimbulkan masalah serius. Bukannya membuat anak sehat, program ini malah sering berujung pada kasus keracunan massal disekolah.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam rentang waktu 1-13 Januari 2026, tercatat 1.242 orang diduga menajdi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Hingga akhir Januari, laporan serupa terus bermunculan dari sejumlah wilayah. Fakta ini diberitakan oleh media nasional seperti Tempo dan Detik yang mengungkap bahwa kasus keracunan MBG bukan kejadian baru, melainkan masalah berulang sejak program ini berjalan.
Bahakan sepanjang tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari 12 ribu anak di 38 provinsi pernah mengalami keracunan akibat makanan MBG. Artinya, masalah ini sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan secara tuntas.
Ironisnya, kejadian ini terjadi di tengah kenaikan anggaran MBG yang sangat besar. Dalam APBN 2026, anggaran program ini mencapai ratusan triliun rupiah dan kini mulai digugat banyak pihak. Publik pun bertanya-tanya, ke mana sebenarnya arah kebijakan ini, jika anggaran terus naik tetapi keselamatan anak justru terancam.
Kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan makanan. Makanan yang seharusnya menyehatkan malah membuat anak-anak sakit. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan indikasi makanan tidak higienis dan terkontaminasi bakteri. Ini menandakan bahwa pengawasan Negara terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan belum berjalan maksimal.
Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru berubah menjadi ancaman kesehatan bagi peserta didik. Tujuan awal program untuk mencegah stunting dan memenuhi gizi anak tampak tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ada jurang besar antara anggaran yang besar dan hasil yang diharapkan.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa MBG lebih berorientasi pada proyek besar dan pencitraan, bukan pada jaminan kesejahteraan anak secara sungguh-sungguh. Fokus kebijakan terlihat hanya pada pembagian makanan, tanpa menyentuh akar persoalan gizi yang sebenarnya.
Padahal, masalah gizi buruk tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya daya beli masyarakat, dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Selama keluarga masih kesulitan memenuhih kebutuhan hidup dasar, pemberian makanan gratis di sekolah hanya menjadi solusi sementara.
Pendekatan seperti ini adalah ciri kebijakan tambal sulam dalam sistem kapitalisme. Negara hadir setelah masalah muncul, tetapi tidak menyelesaikan penyebab utamanya. Akibatnya, masalah yang sama terus berulang dengan korban yang semakin banyak.
Berbeda dengan itu, dalam konsep pemerintahan Islam, Negara berfungsi sebagai raa’in dan junnah yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Negara tidak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja yang luas dan memberikan upah layak, sehingga keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi dan rumah. Negara juga memastikan distribusi pangan yang merata, berkualitaas, dan terjangkau hingga ke pelosok. Selain itu, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan wajib disediakan secara gratis dan optimal agar rakyat benar-benar terlindungi. Dan itu hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah Islamiyah.
Kasus keracunan MBG yang terus berulang seharusnya menjadi peringatan serius. Negara perlu melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekedar memperbaiki teknis sementara. Tanpa perubahan mendasar, program gizi apapun hanya akan menjadi slogan, sementara keselamatan dan masa depan generasi tetap terancam. Wallahua’lam bishshowab
No comments:
Post a Comment