Oleh: Kiki Puspita
Pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Davos, Swiss, untuk menandatangani Piagam Board of Peace (BoP). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa penandatanganan ini membuka peluang besar untuk mencapai perdamaian di Gaza. "Ini adalah kesempatan bersejarah dan peluang untuk perdamaian di Gaza," kata Prabowo. (setkab.go.id)
Namun, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BoP menuai kontroversi dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang sikap Indonesia terhadap konflik Gaza. Selain itu, Indonesia juga diharuskan membayar biaya sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar 17 triliun IDR) untuk memperoleh keanggotaan penuh dalam BoP. Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kemungkinan dana untuk membayar iuran ini akan diambil dari anggaran negara (APBN). (Jakarta,CNBC Indonesia).
BoP, yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump, sebenarnya merupakan upaya Amerika Serikat untuk mengontrol Palestina. Dengan kekuatan hak veto yang dimilikinya, BoP tidak akan membawa perdamaian bagi Palestina. Sebaliknya, ini adalah bagian dari rencana geopolitik dan ekonomi AS untuk menguasai Gaza, menggusur penduduk asli, serta membangun infrastruktur megah seperti gedung pencakar langit, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen. Proyek ini dipresentasikan dalam acara Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 22 Januari 2026.(Jakarta,CNBC Indonesia).
Seharusnya, kita belajar dari berbagai perjanjian perdamaian sebelumnya yang diupayakan untuk Palestina. Sayangnya, perjanjian-perjanjian tersebut selalu dilanggar oleh Israel, yang terus melakukan kekejaman dan genosida terhadap warga Gaza. Pembentukan BoP ini tampaknya hanya bertujuan untuk menghancurkan Palestina, dengan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, sekadar menjadi pelengkap yang memberi legitimasi kepada rencana Trump. Salah satu poin utama dalam rencana ini adalah keberadaan pasukan Israel di Gaza hingga kondisi dianggap "aman" bagi mereka.
Warga Palestina sebenarnya tidak membutuhkan BoP atau rencana AS. Mereka hanya membutuhkan pembebasan sejati dari penjajahan Zionis, yang tidak akan tercapai dengan kesepakatan internasional atau proyek pembangunan yang hanya menguntungkan pihak luar. Satu-satunya jalan untuk pembebasan Palestina adalah melalui jihad, bukan melalui perjanjian yang hanya memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak peduli dengan penderitaan Palestina.
Dalam perspektif Islam, perjuangan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel bukan hanya soal politik, tetapi juga soal hak asasi manusia dan pembelaan terhadap tanah yang telah diwakafkan untuk umat Islam. Palestina, terutama Al-Quds (Yerusalem), adalah tanah yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan perjalanan isra' dan mi'raj dari Masjid al-Haram di Mekkah menuju Masjid al-Aqsa di Palestina. Oleh karena itu, tanah Palestina bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi memiliki nilai spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Islam.
Islam mengajarkan bahwa tanah yang telah diserahkan kepada umat Islam harus dijaga dan dilindungi dari penjajahan. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki kewajiban untuk melawan setiap bentuk penjajahan yang menindas umat Islam di Palestina. Jihad fi sabilillah (berjuang di jalan Allah) adalah salah satu solusi yang dijelaskan dalam Islam untuk melawan ketidakadilan dan penjajahan. Jihad di sini tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga meliputi upaya diplomatik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan dengan tujuan membebaskan Palestina dari cengkeraman Zionisme.
Solusi yang diberikan oleh Islam untuk masalah Palestina bukanlah solusi yang bergantung pada perjanjian-perjanjian internasional atau proyek-proyek pembangunan yang didorong oleh pihak-pihak luar yang memiliki agenda tertentu. Islam mengajarkan bahwa hanya dengan mengembalikan sistem pemerintahan kepada syariat Islam, dan melalui persatuan umat Islam di seluruh dunia, Palestina akan dapat dibebaskan.
Sistem Islam, yang dipimpin oleh seorang khalifah (pemimpin umat Islam yang sah), adalah satu-satunya sistem yang mampu menyatukan kekuatan umat Islam untuk memperjuangkan pembebasan Palestina. Khalifah, sebagai pemimpin yang dipilih berdasarkan syariat, akan memimpin umat Islam dengan prinsip keadilan dan kebenaran untuk melawan segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan, termasuk penjajahan Zionis di Palestina.
Persatuan umat Islam adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal (8:72), "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah." Ini menunjukkan bahwa perjuangan umat Islam untuk membebaskan Palestina adalah bagian dari kewajiban yang sangat mulia dalam Islam, yang akan dihargai oleh Allah SWT.
Negara-negara Muslim seharusnya tidak lagi bersekutu dengan negara-negara kafir harbi, seperti Amerika Serikat dan Zionis, yang telah berulang kali menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam, terutama terhadap Palestina. Islam mengajarkan bahwa persatuan umat Islam adalah kewajiban yang harus ditegakkan, dan hanya dengan menegakkan sistem Islam yang berlandaskan pada hukum-hukum Allah, umat Islam dapat menyelamatkan diri mereka dari ancaman penjajahan dan kehancuran.
Kita harus menyingkirkan sistem kapitalisme yang saat ini mendominasi dunia, yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan menggantinya dengan sistem Islam yang lebih adil dan membawa kemakmuran bagi umat Islam. Dengan tegaknya sistem Islam, umat Islam di seluruh dunia akan bersatu, dan Palestina akan terbebaskan dari belenggu penjajahan Zionis.
Wallahu a'lam bi ash-shawaab.
No comments:
Post a Comment