Oleh: Nada Navisya S.Pd
Baru-baru ini masyarakat kota Binjai di sekitar jalan perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, sangat prihatin melihat kondisi jalan yang berlubang. Sudah berhari-hari lubang-lubang di jalan tersebut terlihat tidak ada tanda-tanda akan diperbaiki. Alhasil banyak pengendara terutama pengendara motor yang terjatuh karenanya terutama pada malam hari karena kurangnya penerangan pada saat malam hari. Hal inilah yang membuat masyarakat kesal dan gerah melihat bagaimana lambannya penanganan oleh pemerintah setempat bahkan agaknya condong kepada pengabaian.
Masyarakat pun melakukan aksi protes dengan mendirikan plang di atas jalan berlubang tersebut. Plang tersebut bertuliskan “Dinas PU Kota Binjai banyak jalan berlubang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, apa kerja kalian Dinas PU Binjai”. (medan.tribunnews.com. 29/01/2026)
Namun faktanya sebenarnya kasus jalan berlubang di Binjai bukan kasus yang baru, karena kasus serupa pun terjadi di hampir seluruh jalan ada di Indonesia. Jalan rusak, berlubang, bahkan tak layak pakai sampai sekarang masih menjadi pemandangan yang biasa. Ironisnya baik pembuatan maupun perbaikan jalan masih menjadi PR bagi pemerintah dikarenakan jalan-jalan yang ada di negeri ini acapkali mengalami pola yang sama yaitu kerusakan yang terus saja berulang.
Tak dapat dipungkiri bahwa Jalan merupakan kebutuhan seluruh masyarakat, dengan adanya jalan yang dibangun dengan baik dan kualitas aspal yang mumpuni serta perawatan yang baik pada jalan akan membuat mobilitas orang dan barang di jalan berjalan lancar. Terlebih lagi, Jalan juga merupakan akses utama untuk menuju ke sekolah, rumah sakit, pasat dan tujuan lainnya. Jalan yang baik juga akan mempengaruhi perekonomian dan yang paling penting dari itu semua adalah keselamatan pengguna jalan yang akan terjamin jika jalan dibuat dengan prosedur yang baik dan benar.
Apa sebenarnya yang menyebabkan pemerintah sangat lamban dalam menangani permasalah tahunan ini? Apakah harus menunggu korban jiwa terlebih dahulu baru memperbaiki? Atau harus menunggu viral dulu?
Pertanyaan ini selalu muncul bukan tanpa sebab, jalan yang rusak sering kali akan mendapat perhatian jika sudah viral di media sosial atau setelah menelan korban jiwa. Mirisnya, pada beberapa kasus, perbaikan akan dilakukan secara cepat saat ada pejabat atau penguasa yang akan melintasi jalan tersebut. Perbaikan pun hanya sekedar ditempel seadanya dan jalannya akan kembali rusak setelahnya.
Terkadang masyarakat sekitar yang akhirnya turun tangan untuk memperbaiki dengan dana pribadi atau bergotong royong memperbaikinya. Namun hal ini tidak bisa menjadi solusi karena seharusnya jalan yang berkualitas adalah haknya masyarakat dan kewajiban negara untuk mengadakannya serta memperbaikinya jika terjadi kerusakan.
Fakta ini semakin jelas menunjukkan bahwa di sistem kapitalisme ini keselamatan dan kenyamanan masyarakat bukanlah prioritas utama. Dalam sistem kapitalisme, untung rugi menjadi standar dalam mengatur kehidupan. Namun untung rugi disini bukan disandarkan pada keperluan masyarakat tapi bagi segelintir orang saja yaitu pemilik modal dan para penguasa.
Negara dalam sistem kapitalisme menggunakan pajak untuk membuat infrastruktur kebutuhan umum seperti jalan. Karena APBN Indonesia terbesar berasal dari pajak. Tentu saja hampir semua barang di negara ini ada pajaknya, dan itu tentu saja membebani masyarakat terutama masyarakat ekonomi kebawah. Namun tetap saja fasilitas yang didapatkan masyarakat sering kali tidak sesuai dengan ekspetasi. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Kembali ke pembahasan awal bahwa pembangunan jalan sebenarnya dananya berasal dari APBN negara yang disalurkan ke APBD Priovinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun Dana Desa yang asalnya tentu dari pemerintah pusat. Namun lagi lagi banyak praktik kecurangan yang terjadi baik dilapangan maupun dari atasannya. Banyak dana gelap yang sering kali masuk ke kantong para penguasa dan pengusaha yang menyediakan bahan untuk membuat jalan. Sehingga dana yang tersisa sangat sedikit yang berimbas pada jalan yang dibangun nantinya. Bagaimana dengan pemerintah pusat?
Pemerintahan dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator, sehingga tidak ada pengawasan kemana aliran dana tadi apakah benar sudah teraliri secara maksimal atau sebaliknya. Dalam sistem ini pembuatan jalan hanya dijadikan peluang bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sampai sekarang praktik korupsi masing langgeng dan tumbuh subur dalam sistem ini. Karena tidak ada pengawasan, perencanaan kurang matang dan kualitas pembangunan buruk imbas korupsi dana dan penegakan hukum yang lemah mengakibatkan permasalahan ini terus berulang setiap tahunnya. Lagi-lagi rakyat rugi, penguasa dan pengusaha goyang-goyang kaki.
Berbeda dengan sistem kapitalisme dalam sistem Islam, pemimpin (khalifah) adalah sebagai Ri’ayah syu’unil ummah (pengurus urusan rakyat). Islam memandang bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan peluang bisnis. Pemimpin dalam Islam tahu betul bahwa mereka akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam jalan merupakan fasilitas umum sehingga negara wajib menyediakan dan merawat jalan tersebut. Ukurannya juga bukan berdasarkan efisiensi dan untung rugi, namun untuk keadilan dan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang rusak merupakan dosa bagi menguasa.
Salah satu khalifah pada masa kehilafahan Islam Umar bin Khattab r.a pernah berkata: ”seandainya ada seekor keledai yang terperosok di Irak, aku takut Allah akan menanyaiku: ’Mengapa engkaua tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umat?’”.
Bukan hanya manusia yang diperhatikan bahkan hewan pun tak luput dari pengawasan dan penjagaan khalifah dikarenakan ketakutannya terhadap Allah SWT. Islam juga memiliki APBN yang tidak berasal dari pajak karena pajak merupakan suatu keharaman dalam Islam. Sehingga anggaran APBN atau Baitul Mal berasal dari hasil kepemilikan umum (Sumber daya Alam), Kharaj, Jizyah, Fa’i dan pos lainnya.
Sudah saatnya umat sadar bahwa permasalahan jalan rusak juga merupakan permasalahan sistemik yang sudah mengakar. Tidak cukup dengan menambal dari luar saja namun harus dicabut sampai ke akar. Sudah saatnya kita mengambil sistem Islam yang jelas-jelas akan membawa kepada keselamatan dan rahmatnya Allah swt. Wallahua’lam.
No comments:
Post a Comment