Oleh : Hawilawati, S.Pd
(Muslimah Permata Umat)
Terpuruk, itulah kata yang menggambarkan kondisi banyak negeri Muslim hari ini. Negeri-negeri yang dilanda konflik tampak porak-poranda secara fisik dan sosial. Namun, negeri Muslim yang secara formal merdeka pun sejatinya mengalami kepahitan serupa. Secara militer, ekonomi dan politik, mereka terjerat dalam kepentingan kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Atas nama stabilisasi, kerja sama internasional, dan pembangunan, kedaulatan perlahan terkikis hingga negeri-negeri Muslim kerap diposisikan sebagai pion dalam papan catur geopolitik global.
*Arsitektur Dominasi Militer Amerika Serikat di Negeri-Negeri Muslim*
Dominasi Amerika Serikat paling kasatmata melalui arsitektur militernya di dunia Islam. Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar berfungsi sebagai pusat komando United States Central Command (CENTCOM) yang mengoordinasikan operasi militer AS di Timur Tengah, termasuk Palestina, Irak, dan Suriah. Pangkalan ini merupakan basis militer terbesar Amerika Serikat di kawasan dan menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan udara serta kendali strategis regional. Kompas..com (24 Juni 2025) mencatat bahwa Al-Udeid memegang peran vital dalam operasi militer AS dan kerja sama pertahanan AS–Qatar di Timur Tengah.
Selain itu, Markas Armada Kelima AS di Bahrain mengawasi jalur laut strategis Teluk Persia, Laut Arab, Laut Merah, dan Samudra Hindia, menjadi pusat operasi maritim Amerika Serikat di kawasan yang kaya energi dan jalur perdagangan internasional. Keberadaan pangkalan militer AS di Irak, termasuk fasilitas seperti Erbil Air Base, melengkapi jaringan militer yang berfungsi sebagai titik tekanan geopolitik berkelanjutan di wilayah Syam dan sekitarnya. Menurut laporan Antara News (24 Juni 2025), Iran pernah meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Qatar, termasuk Al-Udeid, sebagai respon atas konflik yang melibatkan kekuatan AS di kawasan, menunjukkan betapa pangkalan-pangkalan ini menjadi target sekaligus simbol pengaruh militer Amerika di Timur Tengah.
Lebih luas lagi, jaringan pangkalan militer AS tersebar di berbagai negara Muslim di Timur Tengah, termasuk Bahrain, Qatar, Irak, Yordania, Kuwait, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, yang berfungsi sebagai hub operasi udara, laut, logistik, serta intelijen bagi proyeksi kekuatan militer Amerika di kawasan (CNN Indonesia, 29 Juni 2025)
Dalam konteks untuk mengendalikan Palestina, Donals Trump sebagai presiden Amerika Serikat pun menginisiasi Board of Peace (BOP) yang melibatkan sejumlah negeri Muslim dengan dalih perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Namun, proses tersebut berlangsung di bawah bayang-bayang kekuatan militer asing, sehingga negeri-negeri Muslim lebih berperan sebagai legitimasi politik, sementara kendali keamanan dan arah strategis tetap berada di tangan Amerika Serikat dan sekutunya.
*Dominasi Ekonomi: Ketergantungan Struktural*
Dominasi selanjutnya terjadi dalam mekanisme ekonomi global. Melalui IMF, Bank Dunia, WTO, serta berbagai perjanjian perdagangan dan investasi, negeri-negeri Muslim diarahkan masuk ke dalam sistem ekonomi global yang menjanjikan pertumbuhan, namun justru melanggengkan ketergantungan. Banyak negeri Muslim diposisikan sebagai pasar konsumsi, bukan produsen atau pengendali ekonomi.
IMF dan World Bank merupakan institusi keuangan global yang dipelopori oleh Amerika Serikat sejak Konferensi Bretton Woods 1944, dengan misi membentuk tatanan ekonomi dunia pasca-perang. Melalui kedua lembaga ini, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diarahkan masuk ke dalam skema utang dan bantuan yang disertai syarat reformasi struktural: liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, privatisasi aset publik, dan pengetatan fiskal. Alih-alih memperkuat kemandirian ekonomi, kebijakan ini justru melemahkan peran negara dalam mengelola sektor strategis, memperdalam ketergantungan terhadap modal asing, serta membatasi ruang kebijakan nasional dalam melindungi rakyat dan sumber daya alamnya sendiri.
Sementara itu, dalam ranah perdagangan global, Amerika Serikat tampil sebagai arsitektur utama sistem perdagangan bebas melalui pembentukan dan penguatan WTO. Aturan perdagangan internasional yang diklaim adil dan netral tersebut pada praktiknya lebih menguntungkan negara maju dan korporasi multinasional, sementara negara berkembang diposisikan sebagai pasar konsumsi dan penyedia bahan mentah. Indonesia didorong membuka pasar domestik dan melonggarkan proteksi industri nasional meski daya saing belum seimbang, sehingga kekayaan nasional mudah dieksploitasi dan keuntungannya mengalir ke luar negeri. Dengan demikian, sistem perdagangan bebas bukan sekadar mekanisme ekonomi, melainkan instrumen politik-ekonomi yang menopang dominasi global Amerika Serikat.
*Dominasi Politik dan Strategi Stick and Carrot*
Dominasi ini dijalankan melalui strategi stick and carrot. Negara yang menolak tunduk menghadapi sanksi, embargo, atau intervensi militer. Sebaliknya, negara yang “patuh” diberi imbalan berupa bantuan, perjanjian, utang, dan akses forum internasional. Namun, imbalan tersebut sejatinya menciptakan ketergantungan politik dan ekonomi. Negeri-negeri Muslim tidak dihancurkan secara langsung, tetapi dilumpuhkan secara perlahan hingga kehilangan kemandirian dan kedaulatannya, lalu dijadikan pion kepentingan global.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kepemimpinan politik di negeri-negeri Muslim. Elit penguasa kerap lebih mementingkan kelangsungan rezim ketimbang pengurusan rakyat. Ideologi sekularisme-kapitalisme membentuk cara pandang kepemimpinan yang memosisikan negara layaknya entitas bisnis—menghitung untung rugi kebijakan, sementara rakyat direduksi menjadi objek. Fungsi pemimpin sebagai ra‘in (pengurus) dan junnah (pelindung) bermetamorfosis menjadi kompetitor atas kepentingan rakyatnya sendiri.
*Kedaulatan Islam : Bebas dari Dominasi dan Intervensi Asing*
Islam dipahami sebagai ideologi komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem kenegaraan, kedaulatan politik, dan relasi internasional. Konsep Daulah Islam meniscayakan independensi negara dari pengaruh asing yang bersifat dominatif, dengan asas negara bertumpu pada akidah yang sahih dan misi menjaga kemuliaan Islam demi terwujudnya prinsip rahmatan lil ‘alamin. Oleh karena itu, kekuatan politik, ekonomi, dan militer dibangun secara terpadu untuk menjaga kedaulatan negara dan menutup ruang intervensi eksternal dalam penentuan kebijakan strategis.
Imam al-Mawardi dalam Al-Aḥkam al-Sultaniyyah menegaskan bahwa imamah diwajibkan untuk menjaga agama (ḥirasat ad-din) dan mengatur urusan dunia (siyasat ad-dunya). Dengan demikian, penguasa berfungsi sebagai pelindung umat, bukan sekadar pengelola administrasi. Penyerahan otoritas hukum dan kebijakan strategis kepada pihak asing yang bertentangan dengan syariat dipandang sebagai pelanggaran amanah kekuasaan, sesuatu yang tidak ditemukan dalam praktik historis kejayaan negara Islam yang justru disegani karena ketegasannya menegakkan keadilan dan kebenaran.
Prinsip ini sejalan dengan larangan Al-Qur’an terhadap penyerahan kepemimpinan kepada pihak yang melemahkan umat, sebagaimana firman Allah SWT: “Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin” (QS. An-Nisa’ [4]: 144).
Allah juga menegaskan, “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (QS. An-Nisa’ [4]: 141).
Dengan demikian, Islam mewajibkan penjagaan izzah (kemuliaan) umat dan menolak segala bentuk ketergantungan yang membuka jalan bagi dominasi asing.
*Penutup*
Sudah saatnya negeri-negeri Muslim menyadari bahwa keterpurukan ini bukan persoalan parsial, melainkan persoalan sistemik. Selama kedaulatan diserahkan kepada kekuatan asing, baik melalui militer, ekonomi, maupun politik selama itu pula negeri-negeri Muslim akan terus menjadi pion. Jalan keluar sejatinya adalah kembali berhukum kepada Al-Qur’an, menyatukan umat dalam kepemimpinan yang amanah, dan menolak menjadikan Amerika Serikat atau ideologi kapitalisme sebagai kiblat. Sebab sistem yang rusak hanya akan melahirkan ketergantungan, bukan kemerdekaan sejati. Wallahu 'alam Bishowwab
No comments:
Post a Comment