Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 bukan lagi peristiwa alam biasa. Skala kejadian, jumlah korban, serta luas wilayah terdampak menunjukkan bahwa negeri ini sedang menghadapi darurat ekologis yang serius. Di balik air bah dan runtuhan tanah, tersimpan persoalan mendasar tentang cara manusia—dan negara—mengelola alam dan ruang hidup.
Fakta: Bencana Datang Bertubi-tubi
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun 1–25 Januari 2026 telah terjadi 128 kejadian banjir dan 15 bencana tanah longsor di berbagai daerah Indonesia. Dampaknya bukan sekadar kerusakan material, tetapi juga korban jiwa.
Tragedi longsor di Cisarua menjadi potret paling menyayat: 70 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih hilang. Di banyak daerah lain, status siaga dan tanggap darurat terus diperpanjang karena banjir dan longsor belum menunjukkan tanda mereda. Harapan rakyat akan rasa aman dan kehidupan yang layak seakan hanyut bersama derasnya bencana.
Analisis: Bencana Bukan Sekadar Takdir Alam
Terjadinya banjir dan longsor di ratusan titik dalam waktu singkat merupakan peringatan keras bahwa kerusakan alam akibat ulah manusia telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan, penggundulan hutan, eksploitasi tambang, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan telah merusak keseimbangan alam.
Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah dalam tata kelola alam dan ruang hidup patut dipertanyakan. Lemahnya pengawasan, mudahnya izin eksploitasi, serta pembiaran pelanggaran tata ruang menunjukkan bahwa kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keselamatan rakyat.
Paradigma kapitalisme menjadikan alam sebagai komoditas. Sungai diluruskan demi proyek, bukit dikeruk demi tambang, hutan ditebang demi investasi. Akibatnya, alam kehilangan fungsi alaminya sebagai penyangga kehidupan. Ketika hujan turun, bencana pun tak terelakkan. Inilah sebab mengapa harapan rakyat akan kesejahteraan dan keamanan terus “dihanyutkan”.
Akar Masalah: Sekularisasi dan Kapitalisasi Alam
Akar persoalan terletak pada sekularisasi kebijakan, yakni pemisahan nilai agama dari pengelolaan negara. Alam tidak lagi dipandang sebagai amanah dari Allah, melainkan aset ekonomi yang boleh dieksploitasi selama “legal” dan menguntungkan.
Kapitalisme memperparah keadaan dengan menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Selama eksploitasi mendatangkan pemasukan, kerusakan lingkungan dianggap sebagai biaya yang bisa ditanggung—padahal yang menanggung sesungguhnya adalah rakyat kecil, dengan nyawa dan masa depan mereka.
Pendekatan ini jelas gagal, karena bencana terus berulang, korban terus berjatuhan, dan pemulihan selalu tertinggal dari kerusakan.
Pandangan Islam: Alam sebagai Amanah, Bukan Komoditas
Islam menempatkan alam dalam posisi yang sangat mulia. Sungai, bukit, lembah, hutan, tambang, dan seluruh sumber daya alam diciptakan Allah untuk kemaslahatan hidup, bukan untuk mendatangkan kerusakan.
Allah SWT berfirman:
"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rum: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa bencana bukan semata fenomena alam, tetapi konsekuensi dari perilaku manusia yang menyimpang.
Islam juga menegaskan posisi manusia sebagai khalifah di bumi:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’” (TQS. Al-Baqarah: 30)
Sebagai khalifah, manusia—terutama penguasa—memikul tanggung jawab untuk mengelola alam sesuai dengan panduan syariat, bukan hawa nafsu ekonomi.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu Majah)
Kebijakan yang merusak lingkungan hingga membahayakan kehidupan manusia jelas bertentangan dengan prinsip ini.
Solusi Islam: Mengganti Paradigma, Menjaga Kehidupan
Islam menawarkan solusi yang mendasar dan sistemik. Kebijakan pengelolaan alam dan ruang hidup harus dibangun di atas paradigma syariat Islam, bukan kapitalisme sekuler.
Dalam Islam:
Negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pada korporasi yang berorientasi laba.
Pengelolaan ruang hidup harus memperhatikan keseimbangan ekosistem, karena menjaga kehidupan adalah tujuan syariat (maqashid syariah).
Setiap kebijakan yang melanggar syariat dan merusak alam wajib dihentikan, karena kerusakan akan berujung pada bencana dan penderitaan rakyat.
Allah SWT berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (TQS. Al-A’raf: 56)
Ayat ini menjadi landasan bahwa menjaga alam bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Khatimah
Darurat banjir dan longsor yang terus berlanjut adalah cermin gagalnya paradigma sekuler-kapitalistik dalam mengelola alam. Selama alam diperlakukan sebagai komoditas dan kebijakan dilepaskan dari nilai ilahiah, bencana akan terus berulang, dan harapan rakyat akan keselamatan akan terus hanyut.
Islam hadir bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi sebagai pedoman pengelolaan kehidupan, termasuk alam dan ruang hidup. Dengan menjadikan syariat sebagai dasar kebijakan, manusia tidak hanya membangun kesejahteraan, tetapi juga menjaga bumi agar tetap layak dihuni oleh generasi mendatang. Masihkah enggan menampakkan sistem sekuler-kapitalistik yang buruk dan menggantinya dengan sistem terbaik, yakni Islam?
Wallaahu a'lam bish-showab
No comments:
Post a Comment