Oleh: Niken Lestari
Belakangan ini media sosial ramai membicarakan kabar duka tentang seorang siswa kelas 4 SD berinisial YBS (10) di Nusa Tenggara Timur. Anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih dalam kandungan, sementara ibunya harus menghidupi lima anak seorang diri sehingga mereka terpaksa tinggal terpisah.
Sebelum kejadian, sejumlah saksi menyebut korban terlihat murung dan beberapa hari tidak masuk sekolah. Ia sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena, namun sang ibu tidak mampu memenuhinya karena keterbatasan biaya. Fakta ini menyisakan kepedihan mendalam: seorang anak usia sekolah harus menanggung beban ekonomi keluarga hingga kehilangan semangat hidupnya.
Peristiwa ini terasa sangat ironis. Di saat negara menggembar-gemborkan berbagai program besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa, kenyataannya masih ada anak yang kesulitan mendapatkan perlengkapan sekolah sederhana. Bukan semata persoalan makanan, melainkan kemiskinan ekstrem yang membuat kebutuhan dasar pendidikan pun tak terpenuhi.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk mengkaji ulang arah kebijakan. Sejumlah program strategis seperti hilirisasi,sawit, nikel, food estate, MBG, hingga koperasi Merah Putih disebut-sebut menyerap anggaran sangat besar. Namun, bagi sebagian masyarakat kecil, dampak kesejahteraannya belum terasa nyata. Ketimpangan masih terjadi; keuntungan lebih banyak dinikmati kalangan tertentu, sementara rakyat kecil tetap berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena ini memunculkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis-sekuler yang dinilai lebih berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, bukan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Akibatnya, kebijakan sering kali tidak menyentuh persoalan mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Padahal, kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama setiap pemerintahan.
Sebagai perbandingan, sistem Islam hadir sebagai solusi alternatif. Dalam konsep ini, negara dipandang sebagai pengurus rakyat yang wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu—pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sumber daya alam dikelola untuk kepentingan umum, bukan semata keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, kebijakan diarahkan langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sejarah Islam juga memberi teladan tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab turun langsung memantau kondisi rakyat. Ketika mendapati seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan, beliau segera mengambil bantuan dari Baitul Mal dan memikulnya sendiri demi memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Kisah ini menggambarkan kepemimpinan yang penuh empati dan rasa tanggung jawab.
Pada akhirnya, tragedi sosial seperti ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Negara perlu memastikan tidak ada lagi anak yang terhambat pendidikannya karena kemiskinan. Pembangunan yang sejati bukan hanya soal proyek besar dan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang hadirnya kebijakan yang benar-benar melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sebagaimana hadits nabi:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ… وَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya:
“Setiap kalian adalah pemimpin… dan imam (pemimpin negara) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.”
Pemimpin yang taat pada syariat sangat di butuhkan dalam amanah kepemimpinan negara ,agar kesejahteraan dan keadilan mampu terwujud secara nyata, maka saatnya umat bersatu dalam satu pemikiran ,perasaan dan peraturan untuk menegakkan Islam Kaffah.
Wallahu‘alam bishowab
No comments:
Post a Comment