(Maryam Sakinah)
Dunia Islam, khususnya Indonesia kembali diguncang oleh isu panas di awal tahun ini. Nama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian mendadak jadi buah bibir setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaannya di sela-sela forum ekonomi Davos, Swiss. Namun, alih-alih disambut sebagai solusi, BoP justru menuai badai kritik tajam di tanah air.
Apa sebenarnya yang terjadi di balik meja perundingan ini? Mengapa inisiatif yang memakai label "Damai" justru dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan Palestina?
Diplomasi Davos: Indonesia Masuk Pusaran BoP
Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Inisiatif ini diprakarsai oleh Donald Trump dan melibatkan tokoh-tokoh kunci, termasuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi. Namun, kabar mengenai iuran keanggotaan sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp16 triliun) menjadi pemantik amarah banyak pihak. Angka ini dianggap terlalu fantastis untuk sebuah keanggotaan di lembaga yang kredibilitasnya masih diragukan dalam membela hak-hak rakyat Palestina.
Suara Lantang MUI: Tarik Diri Sekarang Juga!
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umumnya, Cholil Nafis, memberikan peringatan keras. Melalui media sosial dan keterangan resminya, MUI meminta Presiden Prabowo untuk segera menarik diri.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja," tegas Cholil Nafis.
Senada dengan itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP sebagai bentuk nyata neokolonialisme. Menurut MUI, menjadikan Israel sebagai anggota setara—bukan sebagai penjajah yang harus diadili—adalah sebuah "cacat bawaan" yang tidak bisa ditoleransi.
5 Bahaya di Balik Board of Peace
Di sisi lain, publikasi Buletin Kaffah Edisi 430 memberikan analisis yang lebih tajam dari sisi ideologis. Mereka menyebut BoP sebagai "cara Amerika menghabisi Palestina". Berikut adalah poin-poin krusial yang perlu kita garis bawahi:
Pertama, perampasan hak rakyat Gaza. Dengan skema BoP pengelolaan Gaza pasca-konflik akan diambil alih oleh otoritas asing melalui Dewan Eksekutif, bukan oleh rakyat Palestina sendiri.
Kedua, pelucutan senjata sepihak. Atas nama menjaga stabilitas kawasan, lembaga ini akan memaksa pejuang Palestina menyerahkan senjata, sementara Israel tetap bersenjata lengkap.
Ketiga, legitimasi penjajahan. Kehadiran negara Muslim seperti Indonesia hanya dijadikan "stempel" untuk melegitimasi skema yang mengamankan kepentingan penjajah.
Keempat, akar masalah tak tersentuh. BoP sama sekali tidak membahas pengembalian tanah yang dirampas atau pembongkaran struktur negara pendudukan.
Kelima, pengkhianatan diplomasi. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia, duduk satu meja dengan "penjagal Gaza" adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.
Antara Realisme Politik dan Prinsip Konstitusi
Pemerintah mungkin melihat keterlibatan ini sebagai upaya agar Indonesia tetap memiliki "kursi di meja perundingan" agar bisa memengaruhi kebijakan dari dalam. Namun, kritik yang muncul mengingatkan kita pada amanat Pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan..."
Keterlibatan dalam BoP ini justru menjadi instrumen yang melanggengkan penjajahan dalam kemasan 'manajemen konflik'. Indonesia berada dalam risiko besar kehilangan kompas moral diplomasinya. Di hadapan dunia internasional dan umat Islam, kredibilitas Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia akan dipertaruhkan jika terjebak dalam skema yang justru mengaburkan esensi pembebasan Palestina itu sendiri.
Palestina Butuh Pembebasan, Bukan Manajemen Konflik
Perdamaian sejati tidak akan lahir dari meja yang timpang. Sejarah mencatat bahwa kemuliaan Palestina di masa lalu—seperti era Sultan Abdul Hamid II—dijaga dengan keteguhan prinsip, bukan dengan membayar iuran kepada pihak yang menyokong pendudukan.
Kini, bola panas ada di tangan Presiden Prabowo. Akankah Indonesia tetap bertahan di BoP demi kepentingan geopolitik? Ataukah mendengarkan aspirasi umat yang diwakili oleh MUI untuk menarik diri dan kembali pada jalur diplomasi yang tanpa kompromi terhadap penjajahan?[]
No comments:
Post a Comment