Syahidah Syarif
Usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap tercapainya perdamaian di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo. (Setkab..go.id 22/1)
Besaran iuran yang harus dibayarkan Indonesia dalam BoP disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Menurutnya jika diminta iuran itu kemungkinan akan dibayarkan melalui APBN.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional, Agung Nurwijoyo menilai posisi indonesia dalam BoP memiliki peran kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Asal BoP punya agenda yang jelas.
Namun diketahui bahwa, dewan perdamaian ini tidak melibatkan pihak Palestina di dalamnya, sehingga langkah yang dijalankan sangat mungkin "bias" terhadap Israel, ucap Agung. (BBC, 22/1/2026)
Sejak awal BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Melalui plan New Gaza, Trump ingin menguasai Gaza dan mengusir penduduknya. Membangun Gaza Baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit seolah-olah menawarkan "kemakmuran" diatas duka yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa Palestina hanyalah objek pembangunan tanpa hak politik sama sekali.
Alih-alih perdamaian, BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negara-negara muslim (termasuk Indonesia) hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza.
Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza. Palestina tidak butuh BoP maupun rencana AS, yang Palestina butuhkan adalah pembebasan dari pendudukan Zionis.
Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina.
Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi'lan yang tengah memerangi muslim Palestina (AS dan Zionis). Negeri-negeri muslim justru harus bersegera menegakkan Khilafah. Umat Islam harus menjadikan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan segera merealisasikannya.
Kita tidak boleh lupa bahwa aktor yang membentuk dewan perdamaian hari ini adalah orang yang sama, yang menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan gencatan senjata. Ini adalah pola konsisten yang dilakukan AS, melumpuhkan penegakan hukum internasional, lalu menawarkan solusi alternatif yang sepenuhnya di bawah kendali sepihak.
Pada akhirnya, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak lain hanyalah ujian bagi komitmen kita terhadap kemerdekaan Palestina. Perdamaian sejati tidak bisa dibeli dengan pembangunan infrastruktur di atas tanah yang masih terjajah. Indonesia harus berani menolak untuk terlibat dalam skema ekonomi yang mengabaikan keadilan. Karena bergabungnya Indonesia dalam BoP, kita tidak sedang membantu mewujudkan perdamaian justru kita sedang membantu para penjajah untuk mematikan perjuangan bangsa Palestina.
No comments:
Post a Comment