Oleh Fina Fadilah Siregar
(Aktivis Muslimah)
Satu bulan pascabenca yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), kondisi darurat belum benar-benar pulih. Muncul desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional.
Lebih dari 100 orang massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Aceh Menggugat (GAM) menggelar aksi solidaritas di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Jumat sore (26/12/2025).
Pada aksi tersebut, massa mengibarkan bendera putih sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bendera putih tersebut juga simbol untuk mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menetapkan musibah banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
Bahkan, Aksi massa di sejumlah daerah di Aceh yang mendesak penetapan status darurat bencana nasional diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang yang merupakan simbol perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sementara itu, sembilan desa di Kecamatan Ketol,Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir, setelah tiga jembatan terputus karena banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Warga di sembilan desa yang diperkirakan dihuni 700 keluarga. Sebagian dari mereka kini benar-benar bergantung dari jembatan darurat berupa seutas sling baja yang terbentang di atas sungai deras. Jembatan darurat itu menjadi satu-satunya akses keluar-masuk yang dipakai penyintas mencari makan dan berobat ke Kota Takengon atau Kabupaten Bener Meriah.
Melihat kondisi yang terjadi di Aceh, hal itu menunjukkan bahwa negara gagal menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana. Kelemahan implementasi UU Kebencanaan yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu dan berkeadilan bagi korban nyatanya lemah dan tak sesuai harapan. Sebulan pascabencana, keselamatan rakyat masih jadi taruhan.
Hal ini lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Rakyat yang tertimpa bencana yang sudah selayaknya dibantu demi keselamatan jiwa mereka, namun pemerintah sendiri masih hitung-hitungan. Alih-alih efisiensi anggaran, padahal anggaran itu sendiri justru tak tepat sasaran sehingga pengakuan pemerintah yang menyebut bahwa sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana, nyatanya sama sekali tidak dirasakan oleh semua masyarakat yang terdampak bencana.
Inilah ciri khas sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Hal terpenting bagi mereka adalah memenuhi kepentingan kelompoknya dan juga pihak asing. Sementara rakyat yang sudah menjadi tanggung jawabnya hanya dianggap sebagai beban negara.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, terpusat dan terkoordinasi karena setiap keterlambatan dipandang sebagai kelalaian amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Negara bertanggung jawab penuh tanpa kompromi kepentingan ekonomi.
Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan tanpa terikat logika untung rugi. Negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat.
Begitulah indahnya Islam dalam mengatur urusan umat, termasuk soal penanganan pascabencana. Jiwa rakyat akan terselamatkan karena pemerintah yang tanggap darurat. Hal tersebut hanya dapat kita rasakan apabila syariat Islam ditetapkan secara kaffah dalam kehidupan dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu a'lam bishshowaab.
