Lia Ummu Thoriq
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)*
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap disalurkan atau berjalan, padahal sekolah saat ini sedang libur. "Masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Media mengatakan, ada kesalahan sangat signifikan dalam tata kelola MBG, terutama pada saat libur sekolah. "Karena kebijakan itu kan harus ada tiga hal. Siapa sasaran, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah," ujarnya. (Kompastv, 26/12/2025)
Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kesehatan, menekan angka stunting, dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejak dini. Melalui pemberian makanan bergizi, diharapkan anak-anak bisa belajar dengan lebih fokus, tumbuh dengan sehat, dan memiliki daya saing yang tinggi di masa depan.
Namun faktanya program MBG tidak berjalan mulus. Keracunan massal MBG, isu ompreng mengandung babi, SPPG tak sesuai standar, budgeting anggaran besar berdampak pada pengurangan anggaran bidang lain mewarnai masalah MBG. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius agar program yang dijalankan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
MBG adalah program populis kapitalistik sehingga yang dipentingkan adalah terlaksanakannya program, bukan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak menyelesaikan masalah stunting. MBG dipaksakan untuk terus berjalan meski banyak permasalahan krusial di lapangan. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa. Program MBG menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis.
Selain itu Pemerintah mengklaim program makan siang gratis berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, yaitu stunting anak. Dalam visi misinya, program makan siang gratis termasuk 8 program Hasil Terbaik Cepat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya mampukah program makan siang gratis menekan angka stunting di negara kita?
Penyebab angka stunting meroket tidak lepas dari buruk perekonomian di negara kita. Kasus stunting mayoritas terjadi pada keluarga miskin yang berpenghasilan rendah. Keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi untuk anak-anaknya. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang agar permasalahan stunting agar dapat diselesaikan dengan tuntas.
Langkah riil yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan penghasilan yang layak, keluarga-keluarga akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi kepada anak-anaknya. Dengan cara ini maka angka stunting akan merangkak turun.
Selain membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat pemerintah seharusnya mengelola sendiri sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Selama ini SDA dikelola oleh asing sehingga rakyat tidak menikmatinya. Rakyat tanya mendapatkan ampasnya. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia semakin sengsara.
Dari sini pemerintahan perlu mengkaji ulang program Makan Siang Gratis. Program ini menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Dilansir dari CNN Indonesia Badan Gizi Nasional akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan gratis Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan berapa triliun dana yang dikeluarkan dari APBN dalam kurun waktu satu tahun?? Program ini adalah program berkelanjutan.
Dana yang dikeluarkan dari kas negara cukup fantastis. Namun dengan dana yang cukup fantastis tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan gizi dan nutrisi anak Indonesia. Banyak orang tua yang protes dengan program makan siang gratis ini. Menurut mereka makan siang gratis ini tidak memenuhi standar gizi yang di butuhkan anak. Lagi-lagi Program ini tak berjalan mulus. Keluhan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang terus naik, alokasi anggaran Rp10 ribu per porsi jelas sulit untuk menghasilkan makanan bergizi yang cukup.
Inilah cara pandang sistem kapitalisme dalam memandang suatu masalah. Memberikan solusi namun tak menyentuh akar permasalahannya. Pada akhirnya permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Jelas MBG ilusi bukan solusi untuk mengatasi stunting di negeri ini. Program ini terlihat seperti solusi jangka pendek yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak-anak. Sistem kapitalisme terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat dalam Sistem Islam
Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh. "Imam adalah ra'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).
"Sesungguhnya Al imam (Khalifah) itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Kedua hadits diatas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya.
Makan adalah kebutuhan pokok yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, Jika tidak maka manusia akan sakit bahkan meninggal dunia. Makan seharusnya tidak hanya sekedar program dari pemerintah, namun menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Yang menjadi pertanyaan dari mana dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya? Jawabannya dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam pandangan Islam sumber daya alam (SDA) seperti hutan, tambang, dan kekayaan alam lainnya adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara. Hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, atau untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.
Dalam pandangan Islam negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya baik berupa kebutuhan berupa barang dan kebutuhan berupa jasa. Kebutuhan berupa barang mencakup barang-barang tertentu berupa, sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan berupa jasa berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa untuk setiap warganya, baik muslim, non muslim, kaya maupun miskin.
Berikut cara Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok terhadap rakyatnya.
1. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan)
Strategi dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Dengan diwajibkannya kepala keluarga untuk bekerja, di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok.
Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Bantuan tetangga ini tentunya bersifat sementara sehingga tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan dan keamanan)
Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum kemaslahatan hidup terpenting.
Demikianlah cara Islam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, baik kebutuhan pokok berupa barang dan jasa. Pemenuhan ini tidak hanya sekedar formalitas atau program pemerintah namun ini adalah bagian dari kewajiban negara dalam mengurus rakyat.
