Lemahnya Pengawasan Terhadap Petugas Parkir

Aminah

Video seorang warga Kota Banjar, Jawa Barat, viral di media sosial TikTok setelah ia menyampaikan surat terbuka kepada Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Keluhan tersebut terkait pungutan parkir di tepi jalan raya, tepatnya di kawasan depan SMPN 1 Banjar. 

Warga tersebut memprotes penarikan retribusi parkir tepi jalan yang dilakukan juru parkir saat ia baru saja mengantar makanan bergizi (MBG) bagi anak-anak di sekolah.

Harapanrakyat.com (09-01-2026) 

Lemahnya pengawasan terhadap petugas parkir menyebabkan banyaknya pelanggaran yang merugikan pengguna jasa parkir. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah pemerintah telah mengelola parkir dengan baik atau justru menjadikannya sebagai ladang bisnis yang memberatkan rakyat?

Alih-alih memberikan kemudahan, kebijakan parkir berlangganan justru menjadi permasalahan baru. Sejumlah warga mengeluhkan bahwa sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, banyak laporan di media sosial yang memperlihatkan kekacauan dalam penerapannya.

Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan ini agar tidak makin menyulitkan warga. Sebuah kebijakan dari sistem kapitalisme yang tujuannya adalah materi. Jika sistem parkir terus dikelola dengan cara yang tidak jelas dan memberatkan, bukan tidak mungkin protes dari masyarakat akan makin meluas.

Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rakyatnya. 

Rasulullah saw. bersabda: 

“Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengurusi urusan umatku lalu memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia"   (HR.Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pelayan rakyat dan berusaha untuk meringankan beban mereka, bukan justru menambah kesulitan. 

Dalam sistem Islam yang diterapkan secara kafah, negara bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat tanpa membebankan pungutan yang tidak perlu.

Dalam sistem Islam, keamanan publik dijamin sepenuhnya oleh negara. Masyarakat tidak perlu membayar biaya tambahan untuk memastikan kendaraan mereka aman. Jika negara bertanggung jawab atas keamanan, maka rakyat tidak perlu membayar parkir dengan harga yang semakin mahal.

Selain itu, para juru parkir yang saat ini bergantung pada pungutan dari masyarakat. Dalam sistem Islam akan diberikan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji dari negara. Dengan demikian, kesejahteraan mereka tetap terjamin tanpa harus membebani rakyat dengan tarif parkir yang terus meningkat.

Penerapan sistem Islam secara menyeluruh akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ketika aturan Allah ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan fasilitas umum, maka tidak akan ada lagi kebijakan yang merugikan rakyat. WallahuAllam