Oleh : Mila Ummu Azzam
Masuk ke penghujung tahun 2025, nampaknya berbagai kasus kejahatan terus meningkat tinggi. Khususnya bagi anak dan perempuan, kekerasan dan pembunuhan kerap terjadi. Meskipun peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan dilakukan setiap tahun, namun tak bisa menghilangkan masalah ini begitu saja. Malah fenomena kejahatan ini memiliki bentuk yang makin ekstrem, seperti femisida, parisida dan mutilasi. Sehingga hal ini sering kali dikaitkan dengan masalah kesehatan mental.
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, mencatat sejak Januari hingga 2 Desember 2025 ada sebanyak 1.995 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Menurut data yang diterima, kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2025 terbanyak terjadi di Jakarta Timur mencapai 25 persen atau berjumlah 526 orang. (Kompas, 3-12-2025)
Banyaknya kasus pembunuhan terhadap perempuan secara sadis dan tidak manusiawi ini telah terjadi di negara kita hingga hari ini. Contoh beberapa kasus yang mencuat dan mencuri perhatian publik sepanjang tahun 2025, yaitu pembunuhan dan mutilasi perempuan dalam koper di Ngawi yang dilakukan oleh suami sirinya, mayat perempuan di dalam drum di Aceh yg dibunuh suaminya sendiri, pembunuhan jurnalis perempuan oleh oknum TNI AL, pembunuhan dan mutilasi ibu hamil di Serang, mutilasi mahasiswi di Padang Pariaman Padang, mutilasi seorang perempuan jadi ratusan potong di Pacet, kasus kasir minimarket yang di bunuh atasan sendiri dan lain sebagainya.
Selain itu, di satuan pendidikan kasus kekerasan juga melonjak naik sepanjang tahun 2025. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dalam catatan laporan akhir tahun menemukan ada sebanyak 60 kasus dari Januari sampai Desember 2025. Angka ini melonjak drastis dibanding 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menerangkan dalam 60 kasus tersebut, FSGI mencatat 358 korban dan 126 pelaku. Ia merinci, kekerasan fisik menjadi bentuk paling dominan tahun ini, yaitu 27 kasus atau sebanyak 45 persen dengan 73 korban. (Tempo, 8-12-2025)
Dilihat dari semua data yang ada dan terlapor, kasus pembunuhan dan kekerasan di Indonesia masih terbilang tinggi. Itu belum termasuk dengan data yang tidak terlapor yang fakta dilapangan bisa saja seperti gunung es. Dan yang paling rentan mengalaminya adalah perempuan dan anak. Tidak ada jaminan keamanan bagi perempuan dan anak dalam sistem hari ini, seakan nyawa manusia tak lagi berharga.
Kasus-kasus ini terjadi kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Konflik yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosial sering dipicu oleh tekanan finansial. Selain itu, dendam pribadi terhadap seseorang dan emosi yang tidak dapat di kontrol juga menjadi penyebab tindakan kekerasan bahkan pembunuhan. Apalagi di dukung dengan adanya peran media digital yang memberikan tontonan konten kekerasan dan ujaran kebencian yang dapat menjadi contoh seseorang melakukan tindakan kejahatan.
Semua hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal menjamin keamanan jiwa rakyatnya. Negara yang seharusnya memberikan perlindungan, tapi dalam sistem sekuler kapitalisme negara tidak dapat mewujudkannya. Sistem sekuler kapitalisme memang penyebab semua masalah yang terjadi.
Penerapan sistem sekuler kapitalisme menjauhkan seseorang dari aturan agama, yang menjalankan kehidupan sesuai dengan kemauannya. Agama hanya digunakan sebatas aspek ritual seremonial saja. Seseorang akan menghalalkan segala cara memperoleh harta untuk memenuhi gaya hidup yang hedonistik yang mendorong konsumerisme. Karena kebahagiaan dalam sistem ini diukur dari banyaknya materi dan mencapai kepuasan duniawi.
Negara yang menerapakan sistem sekuler kapitalisme juga tidak memberikan batasan kepada media digital dalam menyebarkan konten-kontennya, khususnya konten negatif dan tidak mendidik. Sehingga generasi mudah terbawa arus dan dapat mendorong terjadinya kekerasan, juga menyebabkan masalah mental yang berujung pembunuhan. Ditambah sistem sanksi yang diberikan pun tidak tegas dan tidak menjerakan bagi pelaku.
Gagalnya negara menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung serta pengatur rakyatnya di dalam sistem sekuler kapitalisme, sudah seharusnya diganti dengan sistem Islam yang mampu menjalankan tugas tersebut. Dalam Islam, memberikan keamanan kepada rakyat yang merupakan kebutuhan dasar adalah kewajiban negara. Negara akan menjaga jiwa, yang menjadi salah satu dari tujuan-tujuan syariat (maqashidu syariah).
Allah Swt berfirman,
"..Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.."(QS Al Maidah 32)
Untuk mewujudkan rasa aman, negara akan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan (kaffah) pada level individu, masyarakat, dan negara. Di level individu, Islam menanamkan akidah yang kuat dan membentuk kepribadian yang mulia, yang menimbulkan ketakwaan serta kesadaran untuk menjauhi kemaksiatan. Penanaman ini di mulai dari keluarga hingga kurikulum pendidikan yang berbasis akidah Islam.
Sistem sosial dan pergaulan Islam yang diterapkan di tengah masyarakat yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan menimbulkan kepedulian untuk saling menjaga dan melindungi. Adapun negara berperan mengatur ruang digital sesuai syariat, menyaring informasi dan konten-konten buruk yang dapat merusak sehingga aman bagi generasi. Negara juga menerapkan hukuman yang tegas yang dapat menjerakan bagi pelaku kekerasan dan pembunuhan. Hukuman ini akan menjadi penebus dan pencegah sehingga kejahatan dapat di minimalisir.
Dengan menerapkan islam secara kaffah, yang aturan-aturannya berasal dari Allah Swt, akan mewujudkan rasa aman, tentram dan sejahtera. Karena Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Wallahu'alam bishawab.
No comments:
Post a Comment