Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Rencana investasi besar pabrikan mobil listrik asal Vietnam, VinFast, di Subang yang menjanjikan puluhan ribu lapangan kerja justru diwarnai demonstrasi dan tekanan dari kelompok massa. Aksi tersebut terjadi bahkan sebelum pabrik beroperasi. Tuntutan yang muncul bukan sekadar transparansi rekrutmen, melainkan desakan agar warga tertentu langsung direkrut, bahkan menuntut posisi strategis.
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Sebelumnya, pabrikan besar lain seperti BYD hingga investor otomotif global juga mengalami gangguan serupa. Isu pungutan liar, intimidasi, dan tekanan kelompok berkedok organisasi masyarakat (ormas) telah lama menjadi “biaya tak tertulis” investasi di sejumlah daerah.
Dampaknya sangat serius. Di tengah perlambatan ekonomi global, krisis geopolitik, dan meningkatnya pengangguran, Indonesia justru berisiko kehilangan: 1). Investasi triliunan rupiah, 2). Puluhan hingga ratusan ribu lapangan kerja, dan 3). Transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM
Ironisnya, semua itu terjadi bukan karena kurangnya modal atau peluang, tetapi karena ketidakmampuan negara menciptakan rasa aman dan kepastian hukum.
Akar Masalah: Sekularisasi Negara dan Logika Kapitalisme
Masalah ini tidak bisa dipahami sekadar sebagai “ulah oknum” atau “warga kurang edukasi”. Akar masalahnya bersifat sistemik, yakni sekularisasi negara dan kapitalisasi pembangunan.
Dalam sistem sekular, negara kehilangan fungsi moral dan ideologis sebagai pengatur kehidupan. Negara hanya berperan sebagai wasit administratif, bukan penjaga nilai benar-salah. Akibatnya: 1). Hukum ditegakkan setengah hati, 2). Premanisme tumbuh karena lemahnya wibawa negara, dan 3). Aparat kerap kalah oleh tekanan massa
Sementara itu, kapitalisme menjadikan investasi sebagai tujuan utama, bukan kesejahteraan rakyat yang hakiki. Negara berlomba menarik modal, tetapi gagal membina masyarakat dan melindungi mereka dari konflik sosial. Rakyat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan, melainkan sekadar “tenaga kerja murah” atau massa yang mudah dimobilisasi.
Ketika negara sekular-kapitalistik gagal: 1). Rakyat frustrasi karena lapangan kerja sempit, 2). Kelompok tertentu memanfaatkan situasi untuk pemerasan, dan 3).Investor melihat Indonesia sebagai wilayah berisiko tinggi
Allah SWT telah mengingatkan:
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rūm: 41)
Kerusakan sosial dan ekonomi ini bukan takdir, melainkan buah dari sistem yang rusak.
Solusi Islam: Negara Kuat, Adil, dan Menjaga Amanah
Islam menawarkan solusi mendasar, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Dalam Islam, negara (daulah) berfungsi sebagai penjaga agama, pelindung rakyat, dan pengatur urusan publik secara adil.
Negara Wajib Menegakkan Keamanan dan Wibawa Hukum
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme atau tekanan kelompok. Tidak boleh ada “negara dalam negara”. Keamanan adalah hak rakyat dan investor, selama aktivitasnya halal dan sah.
Islam Mengharamkan Pemerasan dan Intimidasi
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad)
Pungli, pemalakan, dan intimidasi atas nama apa pun adalah keharaman yang wajib diberantas oleh negara.
Pembangunan Berbasis Kemaslahatan, Bukan Kapitalisme
Islam tidak anti-industri dan tidak anti-investasi. Namun investasi harus: 1).Menguatkan kemandirian umat, 2). Mengembangkan keahlian tenaga kerja lokal, dan 3).Tidak menjadikan rakyat korban konflik
Negara Islam memastikan transfer teknologi, pendidikan keterampilan, dan distribusi kesejahteraan, bukan sekadar mengejar angka GDP.
Pembinaan Masyarakat Berbasis Akidah
Premanisme tumbuh dari krisis akhlak dan ketidakadilan. Islam membina masyarakat dengan akidah, bukan membiarkan frustrasi sosial berkembang tanpa arah.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (TQS. An-Nahl: 90)
Khatimah
Kisruh investasi VinFast dan maraknya premanisme adalah alarm keras bahwa ada yang salah dalam cara negara ini diatur. Sekularisasi telah melemahkan wibawa negara, sementara kapitalisme gagal menyejahterakan rakyat dan justru memicu konflik horizontal.
Islam menawarkan jalan keluar yang menyeluruh: negara yang kuat namun adil, hukum yang tegas namun manusiawi, serta pembangunan yang bertumpu pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan modal semata. Tanpa perubahan sistemik ini, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kegaduhan, kehilangan peluang emas, dan gagal naik kelas sebagai bangsa.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
