Oleh : Bunda Kamila
Banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatra begitu memilukan. Selain kehilangan harta benda, tidak sedikit pula warga yang kehilangan keluarga mereka. Tercatat sampai Jumat (5/12) siang setidaknya 846 orang meninggal, 547 orang hilang dan 2.700 luka - luka.
Di tengah banyaknya video yang beredar di media sosial, saat warga berjuang menyelamatkan diri dan keluarga mereka, justru ada pejabat publik yang bersikap ataupun melontarkan pernyataan yang memancing kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Di antaranya ketika Kepala BNPB Soeharyanto pada Jumat (28/11) menyatakan bahwa situasi banjir terlihat "mencekam karena berseliweran di media sosial."
Kemudian pada Senin (1/12) Soeharyanto melontarkan permintaan maafnya setelah mengunjungi langsung Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Terlihat pula Zulkifli Hasan pada Senin (1/12) dalam unggahan video di Instagram miliknya yang berdurasi 58 detik sedang mamanggul sekarung beras saat meninjau lokasi banjir bandang di Koto Panjang Ikua Koto, Koto Tangah, Padang.
Alih-alih memuji, warganet justru menilai sikap tersebut sebagai pencitraan karena Zulkifli dianggap ikut andil dalam bencana banjir yang melanda Aceh dan Sumatra. Semasa menjabat sebagai Menteri Kehutanan, dirinya berperan dalam penerbitan izin pengelolaan hutan di Indonesia.
Muhasabah dalam Musibah
Terlihat dari gelondongan-gelondongan kayu yang hanyut terbawa air menandakan banjir dan longsor yang terjadi bukan semata mata karena fenomena alam atau cuaca ekstrim, tetapi ini adalah akibat ulah manusia serakah yang merusak alam.
Maka dari itu Allah tampakkan kekuasaan-Nya agar manusia bermuhasabah. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar Rum ayat 41 yang artinya:
”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). "
Sistem Pemerintahan yang Rusak
Dalam pemerintahan saat ini yang berkiblat pada sistem kapitalisme, jelas semuanya selalu materi yang menjadi tolok ukur. Oligarki menguasai perekonomian. Pejabat hanya mementingkan perutnya sendiri, tanpa memedulikan rakyat yang seharusnya disejahterakan.
Di samping itu, lemahnya aturan yang dibuat oleh manusia membuat semuanya mudah diubah sesuai kepentingan penguasa. Mirisnya, yang menjadi korban dan paling terdampak adalah rakyat kecil.
Hukum Syariat Islam adalah Solusi
Kondisi di atas berbeda dengan pemerintahan yang berlandaskan pada syariat Islam. Di sistem ini, manusia wajib menggunakan hukum Allah dan tidak membuat hukum sendiri yang bertentangan dengan aturan-Nya. Seharusnya pemimpin negara bisa menjadi ra'in yaitu pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari penghisaban.
Hal itu juga telah disampaikan oleh Rasulullah saw. di dalam sebuah hadis yang artinya:
”Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. "
(HR. Bukhari)
Semua sumber daya alam adalah milik umum yang haram dikuasai oleh individu ataupun segelintir orang. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api."
(HR. Ibnu Majah).
Dalam hal ini negara adalah pengelola pertambangan dan hutan. Seluruh hasil dan manfaat dari itu semua adalah milik rakyat, bukan menjadi hak milik pribadi, segelintir orang, ataupun para pemilik modal.
Hal itu tentu sejalan dengan Islam, bahwa kepemilikan sejati adalah milik Allah Swt. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya sesuai syariat, yang mencakup tiga kepemilikan yaitu; kepemilikan individu, umum (milik bersama seperti air dan padang rumput, termasuk tambang tidak bisa dimiliki secara individu), dan negara. Semuanya harus dipertanggungjawabkan secara sosial dan spiritual, dengan menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kemaslahatan seluruh rakyat.
Wallahu a'lam bish-shawwab.
