Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
Kebocoran Rahasia Negara dan Taruhan Kedaulatan
Publik dikejutkan oleh beredarnya percakapan sensitif antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang membahas isu-isu strategis negara. Percakapan tersebut mencakup posisi Indonesia terhadap Cina dan Taiwan, kebijakan One China Policy, persoalan Papua, hingga konteks pertarungan geopolitik Amerika–Cina di kawasan Indo-Pasifik.
Para pengamat intelijen menilai peristiwa ini sangat serius. Amir Hamzah menyebutnya sebagai alarm besar keamanan nasional, bahkan mengindikasikan kemungkinan infiltrasi asing, pengkhianatan internal, atau permainan politik tingkat tinggi. Tiga skenario mengemuka: infiltrasi negara asing yang berkepentingan atas Papua dan sumber daya Indonesia, operasi faksi internal untuk memengaruhi kebijakan, atau lemahnya sistem komunikasi negara yang disusupi.
Namun pandangan lain menyebut kebocoran ini bukan kecelakaan, melainkan sengaja dibocorkan sebagai pesan diplomatik. Indonesia seolah ingin menunjukkan sikapnya dalam konflik Amerika–Cina, khususnya soal Taiwan dan dukungan Cina terhadap posisi Indonesia di Papua. Jika benar demikian, maka kebocoran ini bukan hanya soal keamanan, tetapi cermin bagaimana kedaulatan negara dipertaruhkan dalam arena politik global.
Pertanyaan krusialnya: mengapa negara bisa berada pada posisi serentan ini?
Akar Masalah: Sekularisasi Politik dan Kapitalisasi Kepentingan
Masalah mendasarnya bukan sekadar teknis intelijen atau etika pejabat, melainkan ideologi sistem politik yang dianut. Negara ini berdiri di atas asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan bernegara. Akibatnya, politik—termasuk politik luar negeri dan keamanan—ditentukan oleh kalkulasi untung-rugi, tekanan geopolitik, dan kepentingan ekonomi, bukan oleh nilai kebenaran dan keadilan.
Dalam sistem sekular-kapitalistik:
- Negara mudah berkompromi dengan kekuatan besar demi investasi, dukungan politik, atau stabilitas jangka pendek.
- Sumber daya strategis seperti nikel dan rare earth menjadi alat tawar kapital, bukan amanah umat.
- Isu kedaulatan seperti Papua diposisikan sebagai variabel geopolitik, bukan kewajiban syar’i untuk menjaga wilayah kaum Muslim.
Inilah yang menjadikan Indonesia rawan dijadikan objek dan proksi kekuatan asing. Padahal Allah SWT dengan tegas memperingatkan:
لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (TQS An-Nisa: 141)
Namun ketika politik dijalankan tanpa Islam, ayat ini hanya menjadi bacaan, bukan pedoman kebijakan.
Solusi Islam: Politik Berbasis Akidah dan Kedaulatan Hakiki
Islam tidak mengenal pemisahan agama dari negara. Islam menjadikan akidah sebagai asas seluruh kebijakan, termasuk politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan.
Islam Melarang Ketundukan kepada Kekuatan Asing
Allah SWT berfirman:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman.” (TQS. An-Nisā’: 144)
Ayat ini menegaskan bahwa arah kebijakan negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan negara kafir, baik Amerika, Cina, maupun kekuatan lainnya.
Negara dalam Islam Wajib Menjadi Subjek, Bukan Proksi
Politik luar negeri Islam bersifat mandiri, tegas, dan berorientasi dakwah serta perlindungan umat. Negara Islam tidak bermain dua kaki demi keuntungan pragmatis, tetapi berdiri sebagai aktor penentu.
Keamanan dan Rahasia Negara adalah Amanah
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Kebocoran atau manipulasi informasi strategis adalah tanda dikhianatinya amanah kekuasaan.
Sumber Daya Strategis Milik Umat, Bukan Komoditas Global
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Ini menjadi landasan bahwa kekayaan strategis negara tidak boleh dikuasai atau dikapitalisasi demi kepentingan asing maupun elite.
Khatimah
Bocornya percakapan elite negara bukan peristiwa biasa. Ia adalah cermin rapuhnya negara yang dibangun di atas sistem sekular-kapitalistik, yang menjadikan kepentingan asing dan pragmatisme politik sebagai kompas utama. Selama Islam tidak dijadikan standar dalam mengatur negara, selama itu pula kedaulatan akan terus dipertaruhkan.
Islam menawarkan solusi menyeluruh: kepemimpinan yang bertakwa, politik berbasis akidah, dan negara yang benar-benar berdaulat di hadapan dunia. Inilah satu-satunya jalan agar Indonesia tidak lagi menjadi pion dalam pertarungan global, tetapi berdiri tegak sebagai pelindung umat dan penentu arah sejarah.
Wallaahu a'lam bish-showab
