Dr. Yuly S. Hasna’., S.KM., M.Kes.
Akademisi dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 mengusung misi besar untuk meningkatkan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan alokasi anggaran super jumbo mencapai ratusan triliun rupiah, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan pencegahan anemia di seluruh tanah air. Namun, potret implementasi di lapangan justru menyingkap ketimpangan spasial yang luar biasa, kebocoran sistemik berupa ratusan dapur fiktif, serta desain kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah gizi nasional.
1. Sebaran Dapur yang Timpang: Melimpah di Jawa, Papua Kekurangan
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting tertinggi di tanah air didominasi oleh wilayah Indonesia Timur, seperti Papua Pegunungan (40%), Nusa Tenggara Timur (37%), dan Papua Tengah (32,5%). Sebaliknya, wilayah Jawa memiliki angka stunting yang relatif jauh lebih rendah, seperti Jawa Timur (14,7%) dan Jawa Barat (15,9%).
Namun, peta sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru berbanding terbalik. Wilayah Jawa menguasai 53% dari total SPPG secara nasional, dengan rincian Jawa Barat memiliki 6.835 SPPG, Jawa Tengah 4.634 SPPG, dan Jawa Timur 4.340 SPPG. Sementara itu, jumlah dapur MBG yang beroperasi di seluruh wilayah Papua hanya mencapai 1%, di mana daerah dengan stunting kritis seperti Papua Pegunungan hanya memiliki 14 SPPG.
Tragedi ini terlihat nyata di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang memiliki prevalensi stunting sebesar 22,65% serta malnutrisi mencapai 13,4%. Di daerah yang dibelah oleh Sungai Mamberamo ini, tidak ada satu pun dapur MBG yang beroperasi. Pembangunan satu-satunya dapur di Burmeso terbengkalai sejak pertengahan Juni 2026 setelah penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena terkait dugaan korupsi. Biaya proyek tersebut bahkan membengkak dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 3,5 miliar akibat mahalnya logistik, sementara balita di Kampung Anggreso tetap bertahan hidup dengan mengandalkan sagu tanpa asupan makanan bergizi.
Menanggapi terseok-seoknya fasilitas kesehatan di wilayahnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, menyampaikan jeritan hati masyarakat disana bahwa daerah tersebut tidak hanya sebagai daerah 3T namun 10T, bahkan tersiksa dan terlupakan, seharusnya sudah tidak ada lagi daerah terpencil karena sudah menjadi bagian provinsi Papua (BBC News Indonesia, 28 Juli 2026).
2. Kebocoran Anggaran: Rekening Ganda dan 414 Dapur Bermasalah
Di tengah minimnya bantuan gizi di kantong-kantong stunting terpencil, program MBG didera masalah tata kelola keuangan yang sangat serius. BGN menemukan anomali pada 414 SPPG di seluruh Indonesia. Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa dana negara mengalir ke SPPG yang belum siap atau bahkan tidak ada, seperti dikutip dari kumparan.com (31 Juli 2026) bahwa rekening dapur dalam bentuk virtual account ternyata rekening penampungan rekening dapur meskipun dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Selain itu menemukan 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, juga membenarkan temuan ini melalui Kompas.com (29 Juli 2026) menjelaskan bahwa ada 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara.
Meskipun pencairan berhasil dibekukan, keberadaan ratusan dapur fiktif dan bermasalah ini membuktikan rapuhnya sistem verifikasi awal program. Lemahnya tata kelola ini beriringan dengan masalah kebersihan; hanya 1% dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan HACCP. Hal ini memicu kasus keracunan makanan massal yang menimpa hingga 11.566 anak per Oktober 2025 yang lalu bahkan masih terjadi hingga saat ini.
Kekacauan tata kelola ini menuai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil. Inisiator MBG Watch, Isnawati Hidayah, menegaskan kepada BBC News Indonesia menyangsikan keseriusan BGN untuk memperbaiki ini. Keberhasilan MBG hanya berhasil dalam menghabiskan anggaran negara saja.
3. Tidak Menyentuh Akar Masalah Gizi
Analisis kritis dari banyak pihak menilai bahwa program MBG pada dasarnya tidak memiliki dampak signifikan dalam pengentasan stunting. Hal ini disebabkan karena stunting sebenarnya ditentukan oleh kecukupan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak janin dalam kandungan hingga usia dua tahun). Sementara itu, MBG mayoritas menyasar anak-anak usia sekolah. Ditambah lagi, distribusi makanan siap saji dari dapur terpusat memicu timbulan sampah makanan (food waste) yang sangat tinggi, di mana Indonesia menempati peringkat pertama penghasil food waste di Asia Tenggara.
Kebijakan MBG lebih berorientasi pada pencitraan penguasa. Pembangunan SPPG lebih bertujuan untuk bagi-bagi keuntungan pada segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya bukan berbasis data berkaitan masalah gizi yang ada seperti berapa besar pengaruh MBG pada penurunan stunting misalnya. Kebijakan berbasis kepentingan elite bukan semata-mata untuk mengatasi masalah gizi.
Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat apalagi memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum politik demokrasi saat ini butuh biaya politik yang mahal sehingga pastinya butuh modal yang besar pula.
Solusi Islam: Meluruskan Arah Kebijakan
Islam memberikan paradigma dan solusi komprehensif untuk mengatasi krisis tata kelola pangan dan ketimpangan distribusi ini melalui tiga pilar utama:
Penguasa sebagai Raa'in (Pelayan Rakyat) yang Bertanggung Jawab
Dalam pandangan Islam, penguasa adalah pelayan (raa'in) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan yang diambil akan dipertanggungjawabkan secara mutlak di dunia maupun di akhirat. Di bawah kepemimpinan Islam, penderitaan satu orang rakyat pun—seperti nasib balita lumpuh dan kurang gizi bernama Petra di Kampung Anggreso, Papua—akan diperhatikan secara langsung dan tidak boleh diabaikan. Apalagi jika menyangkut keselamatan nyawa manusia. Pemimpin tidak akan membiarkan anak-anak menderita gizi buruk sementara anggaran negara melimpah namun tersumbat oleh sistem kapitalis sekuler saat ini, birokrasi dan korupsi.
Kebijakan Berorientasi Mutlak pada Kemaslahatan Rakyat
Seluruh kebijakan dalam sistem Islam wajib berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat secara riil. Pemerintah akan berfokus sepenuhnya pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi rakyat di lapangan, bukan disibukkan oleh pencitraan politik atau sekadar mengejar target kuantitatif sejalan logika bisnis. Fokus intervensi gizi akan diarahkan tepat sasaran pada kelompok paling kritis—seperti pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui di wilayah tertinggal—serta memberdayakan potensi bahan pangan lokal yang kaya nutrisi (seperti ikan dan telur lokal), daripada memaksakan rantai pasok terpusat yang rawan menghasilkan sampah makanan.
Sistem Pemimpin yang Efektif, Efisien, dan Bebas Politik Balas Budi.
Mekanisme pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam didesain secara mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak membutuhkan biaya politik yang sangat besar. Karena tidak memerlukan biaya kampanye yang tinggi, sistem ini tidak akan menghasilkan politik balas budi dengan para penyokong dana. Hal ini mencegah terjadinya bagi-bagi proyek atau penyalahgunaan kekuasaan demi mempermainkan anggaran kebijakan negara—seperti maraknya yayasan mitra terafiliasi orang dekat pejabat maupun kebocoran anggaran pada 414 dapur fiktif dan rekening ganda. Anggaran negara murni dikembalikan sebesar-besarnya untuk menjamin hak hidup, kesehatan, dan pemenuhan gizi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Penyebab masalah gizi memang berkaitan dengan banyak faktor. Tidak hanya faktor kurangnya asupan makanan bergizi tapi juga berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan ketersediaan bahan pangan yang mencukupi di suatu wilayah. Faktor kemiskinan dan distribusi bahan pangan, sarana transportasi juga mempengaruhi masalah gizi. Solusi untuk semua persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan makan makanan bergizi saja. Tentunya solusi negara yang tuntas dan komprehensif sebagaimana solusi Islam, solusi Ilahiyah berasal dari Allah SWT yang maha tahu tentang manusia benar-benar akan mengatasi persoalan manusia dari akarnya.
No comments:
Post a Comment