Oleh: Dewi Ummu Aisyah
Di saat Gaza masih hancur-hancuran, rumah jadi puing, dan jeritan korban genosida belum juga berhenti, Amerika Serikat malah datang bawa cerita baru: perdamaian dan rekonstruksi. Kedengarannya manis, ya. Tapi kalau ditengok lebih dalam, ini bukan soal peduli, melainkan soal kepentingan. Lama-lama kelihatan, perdamaian ini cuma ganti baju, isinya tetap dominasi lama.
Faktanya, beberapa pejabat Israel terang-terangan bilang Gaza harus dihancurkan habis dan warganya diusir. BBC Indonesia melaporkan ada menteri Israel yang mengatakan Gaza harus “dihapuskan sepenuhnya”. Ini jelas bukan sekadar perang biasa, tapi niat mau bersihkan wilayah dari penduduknya.
Ironisnya, di saat pembicaraan soal pemusnahan itu masih panas, Amerika Serikat malah sibuk menyatakan pembangunan “New Gaza”. Middle East Eye melaporkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, mempromosikan Gaza pascaperang sebagai kawasan modern, penuh gedung bisnis, pusat data, dan investasi global. Katanya, Gaza punya “potensi ekonomi besar” kalau dikelola ulang. Bahasa halusnya investasi, tapi ujung-ujungnya penguasaan.
Belum cukup sampai di situ, AS juga membentuk Dewan Perdamaian Gaza, yang diumumkan di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Katanya buat mengawasi stabilitas dan rekonstruksi Gaza setelah perang. Tapi Al Jazeera melaporkan, kewenangan dewan ini luas kali, bahkan di luar mekanisme resmi PBB. Banyak negara dan pengamat internasional yang curiga.
Di sinilah masalah besarnya. Dewan Perdamaian Gaza ini bukan lembaga netral. Yang buat justru negara yang selama ini paling setia mendukung serangan Israel ke Gaza. Dengan mengajak beberapa negara Muslim masuk ke dalam strukturnya, AS seolah mau bilang, “Ini sudah sah, sudah internasional.” Padahal, seperti dilaporkan ABC News, bahkan sekutu AS sendiri ada yang ragu dan menilai dewan ini terlalu politis dan rawan jadi alat kendali geopolitik.
Kalau kita jujur, proyek “perdamaian” ini bukan untuk mengembalikan kedaulatan Palestina. Ini lebih ke cara baru ngatur Gaza sesuai kemauan AS dan Israel. Rekonstruksi dijadikan kedok, sementara kejahatan perang ditutup-tutupi, struktur sosial diubah, dan Gaza tetap dikontrol pihak luar.
Dalam pandangan Islam, Gaza dan seluruh Palestina itu tanah kaum Muslimin yang dirampas secara zalim. Islam tidak pernah mengajarkan kita menerima penjajahan, apalagi yang dibungkus dengan kata-kata manis soal kemanusiaan. Al-Qur’an sudah jelas mengingatkan:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang –orang mukmin” (QS.An-Nisa:144)
Ayat ini bukan cuma buat urusan ibadah, tapi juga pedoman sikap politik umat Islam. Menerima kendali AS–Israel atas Gaza lewat Dewan Perdamaian Gaza sama saja dengan ngasih stempel halal atas kezaliman yang lagi berlangsung.
Karena itu, umat Islam dan para penguasa di negeri-negeri Muslim seharusnya tegas. Jangan mau ikut skema yang menjadikan Gaza cuma objek permainan geopolitik. Bantuan kemanusiaan boleh, tapi jangan sampai dibarter dengan kepentingan politik yang merugikan Palestina. Perjuangan Gaza bukan soal bangun gedung baru, tapi soal menghentikan penjajahan.
Selama perdamaian dirancang oleh pihak yang jadi pelaku kehancuran, Dewan Perdamaian Gaza tak lebih dari wajah baru dominasi AS–Israel. Gaza tak butuh “penjaga perdamaian” dari penjajah. Gaza butuh pembebasan yang benar-benar mengembalikan hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina. Wallahua'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment