Oleh Maya Herlinawati
Muslimah Peduli Umat
Musim hujan telah menyebabkan longsor dan banjir berulang sepanjang tahun, seperti baru-baru ini terjadi longsor di Kampung Condong Desa Margaluyu Kecamatan Arjasari, Jawa Barat. Banjir besar menyebabkan banyak kerugian material dan nonmaterial, bahkan nyawa jadi korban.
Wakil ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurijal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Bandung untuk segera menggalakkan Gerakan Nusantara menanam sebagai respon atas kerusakan lingkungan yang kian parah. (Tribunjabar.id,
Bandung).
Ia menilai alih fungsi lahan telah memicu meningkatnya risiko longsor dan banjir, sehingga diperlukan aksi nyata bukan sekedar wacana. Cucun juga mengajak masyarakat dan komunitas lingkungan untuk
berkolaborasi demi memulihkan ekosistem dan melindungi keselamatan warga.
Tercetusnya gerakan Nusantara menanam yang digalakkan Wakil Ketua DPR RI itu patut kita apresiasi sebagai bentuk kekhawatiran dan perhatian pemerintah terhadap
keseimbangan ekosistem. Setidaknya pemerintah punya mata hati untuk melihat kondisi negeri, hanya saja langkah ini sangat disayangkan, sebab pemerintah kita bergerak jika sudah terjadi bencana bukan sebagai upaya pencegahan/preventif.
Gerakan Nusantara menanam harus dibarengi pula dengan menindak tegas para pelaku perusakan alam. Sampai hari ini peraturannya hanya sebatas kalimat yang tercantum dalam konstitusi, faktanya sikap arogansi para kapital tetap aman untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini.
Dari kejadian bencana yang terus berulang dan tidak kunjung mendapat solusi tuntas, kita mendapat pelajaran berharga, apalagi yang kita harapkan dari sistem kapitalisme?
Bencana banjir dan longsor yang akan terjadi merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme, di mana negara hanya berperan sebagai regulator atas nama pembangunan dan investasi, tanah dialihfungsikan demi keuntungan segelintir pihak sementara rakyat menanggung akibat kerusakan lingkungan. Banjir dan tanah longsor inilah kemungkaran besar yang menciptakan kezaliman kepada rakyat.
Dalam sistem Islam, negara adalah ri’ayah syu’un al ummah, yaitu mengurus dan mengatur urusan rakyat dengan penuh amanah.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai
pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (H.R. Al Bukhari dan Muslim).
Penanganan bencana dalam sistem Islam dilakukan secara komprehensif mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Sudah saatnya umat kembali dan membutuhkan kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan konsisten.
Pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kepemilikan tidak diserahkan kepada orang asing atau swasta dan hasilnya kembali kepada rakyat untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.
Pada aspek pencegahan, negara menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umat dan membangun
infrastruktur seperti bendungan, reboisasi dan tata kota yang baik.
Negara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, penyelesaian krisis ekologis menuntut perubahan mendasar, yakni meninggalkan ideologi kapitalisme dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam naungan khilafah ala minhaj nu’buwah.
Wallahu a'lam bishawab.
